Alasan Pemerintah Kasih Cuti Ayah Bagi PNS

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) akan membolehkan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS pria untuk cuti saat istrinya melahirkan. Langkah ini dinilai tepat untuk jangka panjang.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan alasan dibalik kebijakan ini akan ditetapkan. Nantinya ketentuan cuti ayah itu masuk dalam RPP Undang-Undang ASN.

"Jadi sekarang Kemenpan RB sedang menyelesaikan penyusunan RPP UU ASN salah satunya kita melihat di berbagai negara dalam rangka menyiapkan anak-anak hebat di masa yang akan datang Indonesia emas ternyata melahirkan itu bukan hanya butuh perhatian ibu nya, tapi juga butuh perhatian bapaknya," tutur Anas dalam saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/3/2024).

Dilakukan di Beberapa Negara

Dia mengatakan, kebijakan serupa juga dilakukan oleh beberapa negara lain. Dia ingin mencoba kebijakan ini diterapkan di Indonesia.

"Oleh karena itu atas usulan yang banyak dan juga kita melihat di berbagai negara, maka di RPP UU ASN ini kita menyiapkan klausul salah satunya adalah cuti bagi para suami yang istrinya sedang melahirkan," tegas Azwar Anas.

Sebelumnya, hal ini telah dibahas dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI. Pada saat itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan tengah menggodok aturan baru. Yakni membolehkan Aparatur Sipil Negara (ASN) pria untuk mendapat cuti ketika istri melahirkan.

Anas mengayakan hal itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aturan pelaksana dari UU No. 20/2023 tentang PNS. Salah satu poin yang akan diatur adalah hak cuti pendampingan bagi ASN pria yang istrinya melahirkan. Targetnya aturan itu tuntas April 2024.

“Pemerintah akan memberikan hak cuti kepada suami yang istrinya melahirkan atau keguguran. Cuti mendampingi istri yang melahirkan itu menjadi hak ASN pria yang diatur dan dijamin oleh negara,” ujar ujar Anas dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (13/3/2024).

Menurutnya, hak cuti Ayah tersebut sudah menjadi perhatian banyak pihak. Termasuk adanya bahasan antara pemerintah dan DPR RI.

“Hak cuti tersebut merupakan aspirasi banyak pihak. Saat ini pemerintah meminta masukan dari stakeholder, termasuk DPR, terkait hal tersebut,” imbuh Anas.