Sukses

Top 3: Mekanisme dan Biaya Tes Kesehatan Capres Cawapres

Berita mengenai mekanisme dan biaya tes kesehatan capres dan Cawapres ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca.

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto telah menetapkan jadwal tes kesehatan bagi bakal pasangan calon peserta Pilpres 2024 yang telah mendaftar.

Sejauh ini pasangan Anies Baswedan-Cak Imin serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD sudah melaksanakan tes kesehatan sebagai syarat maju Capres Cawapres 2024.

Rangkaian tes kesehatan yang diikuti oleh pasangan calon di antaranya CT scan, diagnostik, pemeriksaan pembuluh darah dalam jatung, tes fungsi organ keseluruh, tes pembuluh darah dan lain-lain.

Sementara untuk biaya, sebagai gambaran pada 2014 lalu, KPU menetapkan biaya sebesar Rp 75 juta per orang untuk tes kesehatan capres dan cawapres.

Berita mengenai mekanisme dan biaya tes kesehatan capres dan Cawapres ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Senin 23 Oktober 2023:

1. Ganjar-Mahfud Tes Kesehatan di RSPAD Hari Ini, Bagaimana Mekanisme dan Biayanya?

Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD, hari ini Minggu, mendapat gilirian untuk menjalani tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu.

Dikutip dari Antara, sejak pukul 05.51 WIB petugas tes kesehatan rumah sakit, dokter, dibantu TNI dan KPU tampak bersiap-siap di depan Gedung Medical Check-UP RSPAD Gatot Subroto.

Menurut informasi, konferensi pers pertama untuk pemeriksaan kesehatan kedua ini akan dilaksanakan pukul 06.30 WIB. Pemeriksaan tes kesehatan atau medical check-up ini merupakan persyaratan wajib bagi bakal calon presiden dan wakil presiden untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) Pemilu 2024.

Baca artikel selengkapnya di sini

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

2. Anies-Cak Imin Mau Bentuk Badan Penerimaan Negara, DJP Bakal Dipisah dari Kemenkeu?

Anies Baswedan dan Cak Imin secara resmi telah mendaftar sebagai Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilu 2024. Pasangan Capres-Cawapres ini diusung oleh 3 partai yaitu Nasdem, PKS dan PKB.

Anies-Cak Imin pun telah mencantumkan visi-misi mereka dalam berkas pendaftaran yang dibawa pada Kamis, 19 Oktober 2023. Adapun dalam dokumen visi, misi dan program kerja tersebut, AMIN mengusung visi 'Indonesia Adil Makmur untuk Semua'.

Dikutip Liputan6.com dari dokumen visi, misi dan program kerja Indonesia Adil untuk Semua, Anies dan Cak Imin ingin agar badan penerimaan negara berada langsung dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 

Hal tersebut tertuang dalam Misi 2 soal Kelembagaan Keuangan Negara. Tujuan dari pembentukan badan penerimaan negara ini salah satunya untuk menggenjot penerimaan negara.

Baca artikel selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. Potret Angkutan Umum Indonesia, Masih Jauh dari Kata Layak

Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, mengatakan kenyamanan menikmati transportasi umum tidak hanya dapat dinikmati warga yang berada di Pulau Jawa. Provinsi Maluku sebagai bagian dari NKRI, warganya juga ingin menikmati kenyamanan yang sama.

"Jangankan Impian nyaman, angkutan umum yang ada masih jauh dari kaya layak. Beroperasinya kereta cepat WHOOSH Jakarta – Bandung, kian memperlebar kesenjangan pelayanan transportasi umum di Indonesia," kata Djoko, dalam keterangan resminya, Minggu (22/10/2023).

Ia menjelaskan, Provinsi Maluku merupakan wilayah kepulauan, namun memiliki jaringan angkutan bus perintis terpanjang di Indonesia. Rute Ambon – Masiwang – Totok Tolu sejauh 593 km yang ditempuh lebih kurang 33 jam. Kehadiran bus perintis di Provinsi Maluku sangat membantu peningkatan perekonomian warga, baik pergerakan penumpang dan barang.

Baca artikel selengkapnya di sini

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.