Sukses

Dilema Pekerja: Rumah Jauh dari Kantor, Minim Akses Transportasi Umum

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti terkait masih minimnya akses transportasi umum untuk hunian Perumahan.

Liputan6.com, Jakarta Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyoroti terkait masih minimnya akses transportasi umum untuk hunian Perumahan.

Padahal, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan ruang untuk memperhatikan keberadaan angkutan umum di daerah, termasuk menyediakan fasilitas angkutan umum mendekati kawasan perumahan.

"Sekarang banyak kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses layanan transportasi umum," kata Djoko, Rabu (11/10/2023).

Menurutnya, masyarakat perkotaan pasti akan keberatan jika tarif ojek naik. Dilematis bagi pengemudi ojek, tarif tidak naik, pendapatan tidak akan bertambah. Tarif naik, penumpang berkeberatan dan berpengaruh penghasilan akan berkurang.

Sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Hal seperti ini baru menyadarkan kita, karena masih minimnya fasilitas transportasi umum di Kawasan hunian.

"Masifnya pertumbuhan permukiman di pinggiran perkotaan belum diimbangi dengan layanan akses angkutan umum, sehingga masyarakat mengandalkan ojek daring ataupun kendaraan pribadi (roda dua maupun roda empat)," ujarnya.

Disisi lain, beban masyarakat, khususnya generasi muda, saat ini cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor.

"Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi," ujar Djoko.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Timbulkan Kemacetan

Disamping itu, kata Djoko, sekitar lebih dari 95 persen kawasan perumahan di Bodetabek tidak memiliki akses layanan transportasi umum.

"Sekarang, setiap membangun kawasan permukiman selalu tidak wajib disertai layanan transportasi umum. Idealnya, warga berjalan kaki tidak lebih dari 500 meter bisa menemukan halte bus, terminal bus, atau stasiun kereta," katanya.

Hal inilah yang menyebabkan Jakarta tidak pernah bisa melawan kemacetan lalu lintas. meski sudah ratusan rute bus Transjakarta dan Jak lingko dibangun, namun tidak mampu mengatasi kemacetan dan polusi udara.

Tak hanya di Jabodetabek yang mengalami hal tersebut, di kawasan perkotaan lainnya di Indonesia juga merasakan yang sama. Terlebih serbuan tawaran mendapatkan sepeda motor yang kian mudah dan murah, menyebabkan masyarakat lebih tertarik memakai sepeda motor untuk bermobilitas.

3 dari 4 halaman

Beli Mobil di Singapura, Siap-Siap Rogoh Kocek Rp 1,1 Miliar

Memiliki mobil di Singapura, sebagai salah satu negara termahal di dunia, selalu menjadi kemewahan. Namun, biayanya kini telah melonjak sangat tinggi sepanjang masa.

Otoritas Transportasi Darat mengungkapkan bahwa Certificate of Entitlement (sertifikat kepemilikan) dengan masa berlaku 10 tahun, yaitu surat izin yang harus dibeli oleh masyarakat di negara kaya tersebut bahkan sebelum mereka diperbolehkan untuk membeli kendaraan, kini harganya mencapai USD 76,000 atau sekitar 1,1 miliar rupiah, lebih dari empat kali lipat dibandingkan pada tahun 2020.

Harga tersebut hanya membeli hak untuk membeli mobil standar kategori A, dengan mesin kecil sampai sedang, yatu 1.600 cc atau lebih rendah.

Mereka yang menginginkan sesuatu yang lebih besar atau mencolok seperti SUV, harus mengeluarkan uang sebanyak USD 106,002 atau sebanyak 1,6 miliar rupiah untuk lisensi kategori B.

Lalu, ada biaya kendaraan itu sendiri yang perlu dipikirkan.

Sistem kuota diperkenalkan pada tahun 1990 untuk meminimalkan lalu lintas dan mengurangi emisi di negara yang kekurangan ruang dengan penduduk 5,9 juta jiwa. Walaupun begitu, negara Singapura tetap memiliki jaringan transportasi umum yang mengesankan.

Hal ini membuat mobil tidak terjangkau oleh rata-rata penduduk Singapura, dengan median pendapatan rumah tangga bulanan pada tahun 2022 menurut Departemen Statistik adalah USD 7.376 atau 115 juta rupiah.

4 dari 4 halaman

Bisnis Mobil Ikut Terancam

Seorang dealer mobil setempat, Ricky Goh mengatakan, dia “hampir pingsan” ketika mendengar kenaikan harga tersebut. “Penjualan sudah sangat buruk. Selain itu, hal ini akan berdampak lebih buruk bagi bisnis,” katanya melalui CNN.

Wong Hui Min, ibu dari dua anak mengatakan mungkin perlu memikirkan kembali tentang ketergantungannya pada mobil meski sebagian besar digunakan untuk kebutuhan keluarganya.

“Saya sering berlarian, mengantar anak-anak saya pergi dan pulang sekolah, juga untuk kegiatan lain seperti les renang. Aku butuh mobilku. Naik taksi atau berbagi tumpangan kemana pun tidak nyaman bagi saya,” katanya.

“Sebuah keluarga di Singapura rata-rata harus menabung bertahun-tahun hanya untuk membeli mobil guna membantu memenuhi kebutuhan mereka,” lanjut Wong. “Saya tidak tahu apakah saya mampu mempertahankan mobil saya dalam jangka waktu yang panjang.” tambahnya.

Bagi sebagian orang, pengumuman tersebut hanyalah pukulan finansial terbaru.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini