Laporan Keuangan Kemenhub 2022 Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Beruntun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022. Opini WTP ini merupakan yang ke-10 kali berturut-turut yang berhasil diraih sejak tahun 2013.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan rasa syukur atas capaian positif ini dan berkomitmen untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dari BPK yang perlu ditindaklanjuti.

Menhub menyampaikan apresiasi atas peran BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan memberikan evaluasi perbaikan.

"Kami seluruh jajaran Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi tersebut secara maksimal," ujar Menhub pada acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK atas laporan keuangan Kemenhub Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (25/7).

Lebih lanjut Menhub juga memberikan apresiasi kepada seluruh insan perhubungan yang telah bekerja keras dalam menyukseskan program-program pembangunan serta menjaga integritas dalam menjalankan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan bahwa jajaran Kemenhub telah berusaha keras untuk melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara akuntabel dan transparan

Ia menyebut, banyak upaya-upaya yang telah dilakukan jajaran Kemenhub sehingga dalam pemeriksaaan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini BPK tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Tentunya ini adalah prestasi yang pantas dibanggakan, sepuluh tahun berturut-turut Kemenhub berhasil meraih WTP,” tuturnya.

Turut hadir pada kegiatan ini Auditor Utama Keuangan Negara I BPK Akhsanul Khaq, Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto Rahardjo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kristi Endah Murni, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, serta Kepala BPSDM Perhubungan, Djoko Sasono

2 dari 3 halaman

Indeks Kinerja Logistik Indonesia Melorot, Kemenhub Putar Otak

Salah satu program Pemerintah untuk menjamin keberlangsungan logistik di tengah masa pandemi Covid-19 adalah dengan mengoptimalkan program Tol Laut. (DOk Kemenhub)

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ungkap langkah yang dilakukan Pemerintah dalam menjaga kinerja sektor logistik Indonesia.

Meskipun berdasarkan laporan Bank Dunia, indeks kinerja logistik Indonesia atau Logistics Performance Index (LPI) pada 2023 anjlok dengan skor 3,0. Capaian LPI tahun 2023 tersebut menujukkan penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 3,15.

Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan langkah yang di lakukan pemerintah selama ini terus berjalan adalah penguatan Sistem Transportasi Logistik yang transparan dan terintegrasi dan terkendali.

"Dimana Sistem ini mengakomodir tercapai nya nilai optimum atas semua factor index dari Logistic Performance Index yang di pantau World Bank," kata Adita kepada Liputan6.com, Sabtu (22/7/2023).

Adapun rincian langkah langkah tersebut diantaranya, implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) yang merupakan sebuah platform digital layanan logistik dari hulu (kedatangan kapal) hingga hilir (warehouse/pabrik) dengan memfasilitasi kolaborasi Kementerian/Lembaga, perusahaan terkait, serta pelaku logistik.

Selanjutnya, implementasi Inaportnet yang merupakan sistem informasi layanan tunggal secara elektronik berbasis internet, untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang dari seluruh Instansi terkait atau pemangku kepentingan di pelabuhan termasuk sistem layanan Badan Usaha.

Langkah lainnya, yakni implementasi Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat dengan INSW adalah sistem nasional Indonesia yang memungkinkan dilakukannya suatu penyampaian data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous).

3 dari 3 halaman

Peringkat Logistik Indonesia Turun, Kemenhub Beri Penjelasan

Pelabuhan Merak Hanya untuk Angkutan Logistik — Truk yang akan menyeberang ke Sumatera memasuki Pelabuhan Merak, Banten, Senin (18/5/2020). Akibat larangan mudik dan pemberlakuan PSBB aktivitas di Pelabuhan Merak makin sepi dan hanya melayani penyeberangan truk pengangkut barang kebutuhan pokok. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turut angkat bicara terkait kinerja sektor logistik Indonesia mengalami penurunan yang tercermin dalam angka Logistics Performance Index (LPI).

Capaian Logistics Performance Index (LPI) pada 2023 menempati skor sebesar 3,00. Capaian LPI tahun 2023 tersebut menujukkan penurunan dari tahun 2018 yang sebesar 3,15.

Menghasilkan Uang Juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan, perlunya melihat kinerja indeks logistik Indonesia dari beberapa parameter. Misalnya, dalam indeks Custom, sebenarnya Indonesia naik peringkat dari 62 ke 59. Sedangkan di Indeks Infrastruktur angka sebenarnya tidak berubah dibandingkan 2018.

Selanjutnya untuk parameter International Shipments Score juga terjadi penurunan, karena dampak pasca pandemi di mana pada saat pandemi Covid, Indonesia ber fokus kepada domestic shipments, sehingga di 2023 harus terjadi kenaikan bertahap ke posisi di 2018 untuk International Shipments-nya.

"Hal ini tentunya terjadi hampir di seluruh negara di dunia," kata Adita kepada Liputan6.com, Jumat (2/7/2023).

Sementara, untuk Logistic Competence Index terjadi penurunan, karena di Indonesia semakin banyak sumber supply dan tujuan shipment yang bertambah karena dampak pandemi COVID.

kemenhub
Pejabat
Kemenhub adalah singkatan dari Kementerian Perhubungan, yang merupakan salah satu kementerian di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
kemenhub
Kementerian Keuangan
Organisasi
Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan negara.
Lihat Selengkapnya
Kementerian Keuangan
Budi Karya Sumadi
Pejabat
Budi Karya Sumadi dipercaya Presiden Joko Widodo menduduki kursi Menteri Perhubungan
Lihat Selengkapnya
Budi Karya Sumadi
BPK
Organisasi
BPK merupakan singkatan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Lihat Selengkapnya
BPK
laporan keuangan
Wajar Tanpa Pengecualian
Menhub