Umat Muhammadiyah Kini Bisa Lebih Mudah Beli Rumah Lewat BTN Syariah

Liputan6.com, Jakarta Pimpinan Pusat Muhammaiyah bersama Bank Tabungan Negara (BTN), dan BP Tapera gandengan memberikan akses pembelian rumah bagi warga atau umat Muhammadiyah. Targetnya, 2.000 rumah bisa tersalur tahun ini.

Ketua Majelis Ekonomi, Bisnis, dan Pariwisata (MEBP) PP Muhammadiyah Arif Budimanra menerangkan masih banyak warga Muhammadiyah yang belum memiliki rumah. Mengingat ada prediksi jumlah umat Muhammadiyah sebanyak 60 juta orang.

"Yang butuh itu biasanya yang keluarga baru, yang baru kerja dan itu banyak yang jadi pegawai perserikatan ataupun warga Muhammadiyah (umumnya)," ujar dia di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/7/2023).

"Sehingga proses program penyalurannya ada untuk pegawai, ada untuk guru maupun pekerja informal seperti yang buka warung," sambungnya.

Beberapa kategori ini yang menurutnya bisa menjadi sasaran untuk bisa memiliki rumah pertama. Ini sejalan dengan target pemerintah untuk menyediakan 1 juta rumah bagi masyarakat, sebagian dari situ, diharapkan bisa dipenuhi dari umat Muhammadiyah.

"Warga muhammadiyah kan ada saudagar besar dan kecil, yang kecil mungkin baru berkeluarga baru, mungkin masih numpang di rumah orang tuanya mungkin mau punya rumah, nah itu yang eligible kemudian dibiayai," katanya.

2.000 Rumah

Terkait target, Arif menuturkan di tahap awal akan disalurkan sebanyak 2.000 rumah lewat BTN Syariah. Jika dalam waktu dekat kuota awal ini terpenuhi, dibuka peluang untuk ditambah lagi dengan periode hingga akhir tahun.

"Kalau tahap pertama kan 2.000 (unit) kalau misalkan, ini aja dalam waktu 3 minggu udah 400 an, jadi kalau 2.000 itu mungkin bisa kecapai di September, maka kemudian ada extention insyaaAllah akan difasilitasi sampai 5.000 (unit) untuk tahun ini ya, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi," paparnya.

2 dari 4 halaman

Sukseskan Program 1 Juta Rumah

Percepatan Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah — Aktivitas pekerja rumah subsidi di Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/2/2022). PT BTN (Persero) TBK terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna mempercepat sektor perumahan mendukung ekonomi berkelanjutan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Ditempat yang sama, Menteri Koordinator bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut ini sejalan dengan program 1 juta rumah yang digagas pemerintah.

"Saya menghadiri acara perikatan akad antara warga Muhammadiyah yang membutuhkan perumahan bersama dengan BTN, BP Tapera dan juga dari Kementerian PUPR untuk mensukseskan program 1 juta rumah yang digelar oleh pemerinah melalui BTN, BP Tapera dan Kementerian PUPR," ungkapnya.

"Mudah-mudahan ini bisa menjadi kerja sama yang saling bermanfaat, saling berbagi manfaat. Kita juga mensukseskan program pemerintah tapi juga ikut mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni terutama di kalangan warga Muhammadiyah," imbuh dia.

3 dari 4 halaman

Pekerja Informal Bisa Cicil Rumah

Pemulihan Ekonomi Nasional Lewat Rumah Bersubsidi — Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah bersubsidi di Ciseeng, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/2/2021). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. meyakini tahun ini menjadi tahun pemulihan bagi sektor properti khususnya rumah tapak. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Diberitakan sebelumnya, BP Tapera berencana untuk memperluas segmen kepesertaan bagi pekerja informal, seperti pedagang pasae hingga tukang cukur. Artinya, pekerja sektor itu bisa menikmati fasilitas cicilan kepemilikan rumah melalui layanan yang diberikan BP Tapera.

Perlu diketahui, sejauh ini, peserta BP Tapera masih dibatasi hanya untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, pejabat negara, pegawai BUMN/BUMD, pekerja swasta, hingga pekerja penerima upah. Sementara, pekerja sektor informal rencananya baru bisa menjadi peserta BP Tapera mulai Agustus 2023, bulan depan.

"Tahun ini akan memperluas peserta sasarannya adalah peserta mandiri. Ada dua kriteria, masyarakat bukan penerima upah atau informal, atau pekerja tidak tetap seperti honorer. Itu pakai skema-skema tabungan tapi pembayarannya pakai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam Media Briefing di Kementerian PUPR, Jumat (21/7/2023).

4 dari 4 halaman

50 Ribu Peserta

Dia menuturkan, saat ini pihaknya masih menyusun aturan skema yang nantinya akan berlaku. Dia menargetkan pada implementasi nantinya, akan ada 50 ribu peserta.

"Insyaallah bulan Juli-Agustus kita mulai bisa implementasi. Targetnya 50 ribu penyalurannnya. Anggaran mudah-mudahan didukung BTN dan teman-teman agregetor yang lain agar bisa capai itu," kata dia.

Agregator yang dimaksud Adi adalah asosiasi dari sektor pekerja informal yang disebutnya. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan pendataan kesepertaan BP Tapera tadi.

"Tukang potong rambut, gojek, pedagang bakso itu asosiasi, pedagang di pasar, kaya gitu. Insyaallah kalau dengan BTN sudah clear mudahan bulan Juli atau awal Agustus (bisa berjalan)," terangnya.