BPJS Kesehatan Hilang di UU Kesehatan, Tak Wajib Lagi?

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut baik Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang disahkan oleh DPR RI, pada Selasa (11/7/2023). Jokowi berharap UU Kesehatan dapat memperbaiki pelayanan kesehatan di Indonesia.

"Ya bagus. UU Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki informasi di bidang pelayanan kesehatan kita," kata Jokowi di Tol Cisumdawu Kabupaten Sumedang Jawa Barat, Selasa (11/7/2023).

Dia juga berharap UU Kesehatan dapat memperbanyak tenaga dokter di Indonesia. Sebab, saat ini Indonesia dinilai kekurangan tenaga dokter dan dokter spesialis.

"Dan kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana," ujarnya.

Disisi lain, Jokowi juga menanggapi soal RUU Desa yang merupakan inisiatif DPR RI. Namun, dia masih enggan berbicara banyak RUU Desa tersebut.

"Kemudian untuk desa pertimbangan karena masih dibahas di DPR untuk UU Desa. Jadi pertimbangan dan pandangan dari pemerintah nantilah, ada saatnya nanti akan kita berikan," tutur Jokowi.

Sebelumnya, RUU Kesehatan disahkan DPR pada Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa.

"Acara, (1) Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan," demikian surat undangan yang diterima.

UU Kesehatan yang baru saja disahkan turut mengundang anggapan bahwa regulasi tersebut justru akan ‘membanjiri’ tenaga kesehatan asing di Indonesia. Isu ini berembus di kalangan sebagian dokter yang menilai alangkah baiknya untuk memberdayakan tenaga kesehatan sendiri.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menepis adanya kemudahan masuknya tenaga kesehatan asing ke Indonesia. Dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan yang baru, proses masuk tenaga kesehatan asing terbilang ketat.

“Sebenarnya semua tenaga kerja kesehatan yang masuk harus melalui proses adaptasi. Cuma ada bedanya. Bedanya, proses dipermudah bagi mereka dengan lulusan fakultas kedokteran ternama di dunia,” jelas Budi Gunadi usai Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

“Misalnya, Universitas Harvard dan mereka dengan riwayat karier pekerjaan di institusi ternama seperti Mayo Clinic. Jadi dibedakan tergantung dia lulusan mana dan bekerja di mana.”

Sebagai pembanding, Budi Gunadi mengkilas balik pengalaman saat terjadi krisis perbankan tahun 1998. Pada waktu itu, bankir asing dibatasi hanya boleh membuka cabang di beberapa wilayah tertentu.

"Pada saat krisis terjadi karena kita ketahui kualitas perbankan di Indonesia waktu itu jadi menurun di bawah kualitas perbankan asing di perbankan," tutur Budi Gunadi yang 30 tahun lebih berkecimpung di dunia perbankan.

"Saya merasakan waktu itu yang namanya bankir-bankir asing dibatasi sekali, satu kota cuma ada 5 ada 4 enggak boleh lebih cabang bank asing. Enggak boleh buka di mana-mana, hanya boleh di Jakarta, buka di Surabaya apa enggak boleh ya jadi Citibank, Standard Chartered sangat terbatas.”