Sukses

11.719 Unit Rusun Telah Terbangun sejak 2020, Dipakai PNS hingga Mahasiswa

Pada 2023 ini Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR telah menargetkan pembangunan rumah susun adalah sebanyak 5.528 unit.

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, hingga saat ini jumlah pembangunan rumah susun (rusun) untuk periode rencana strategis (Renstra) 2020-2024 sudah mencapai 11.719 unit.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan, rumah susun yang dibangun tersebut telah dimanfaatkan oleh berbagai sasaran penerima bantuan. Mulai dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, PNS, TNI/Polri, hingga peserta didik perguruan finggi dan LPKB.

"Hingga saat ini tercatat jumlah pembangunan Rusun untuk periode Renstra tahun 2020-2024 adalah sebanyak 11.719 unit," ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Kamis (15/6/2023).

Capaian tersebut, imbuh Iwan, tentunya masih perlu terus ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. "Pelaksanaan pembangunan rumah susun yang sedang dalam proses konstruksi di lapangan juga harus terus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat dan berkala. Sehingga mutu keandalan bangunan rumah susun dapat tercapai, serta waktu penyelesaian pekerjaan tidak terlambat," tegasnya.

Lebih lanjut, Iwan menerangkan, pada 2023 ini Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR telah menargetkan pembangunan rumah susun adalah sebanyak 5.528 unit.

Pembangunan Rusun tersebut terdiri dari rumah susun multi years contract (MYC) Tahun Anggaran 2022-2023, rusun single years contract (SYC) Tahun 2023, serta rencana pembangunan rusun pada Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 mendatang.

"Dalam tahap perencanaan program pembangunan rusun tentunya juga perlu memperhatikan pemenuhan readiness criteria yang sesuai dengan ketentuan, kesiapan lokasi pembangunan (lahan clean and clear), penetapan disain tipe bangunan rumah susun, serta perencanaan penganggaran yang efektif efisien sesuai dengan alokasi pagu yang ada," paparnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Selesai Tepat Waktu

Menurut dia, proses pembangunan rusun juga harus memperhatikan kesiapan penghunian dan pengelolaan yang berjalan seiring sejak tahap perencanaan dan konstruksi di lapangan. Sehingga pada saat bangunan rumah susun telah diselesaikan, maka proses penghunian dan pengelolaan oleh penerima bantuan dapat segera dilakukan.

Iwan menilai, rusun yang telah selesai dibangun tepat waktu akan dapat terasa manfaatnya oleh para penghuni sesuai dengan kelompok sasaran yang direncanakan. Pada akhirnya, tujuan atau outcome pembangunan rumah susun dapat terwujud dengan terpenuhinya asas manfaat.

"Kami juga berupaya untuk mengendalikan progres pelaksanaaan penyelenggaraan konstruksi Tahun 2022-2023, mendiskusikan kendala dan permasalahan, serta menyusun strategi penyelesaian pembangunan rumah susun tahun 2023 yang benar dan terukur," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Bayar Rp 300 Ribu per Bulan, Minat ASN Tinggal di Rusun PNS Yogyakarta Membludak

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah meresmikan rumah susun aparatur sipil negara, atau Rusun PNS PUPR di Yogyakarta yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

Basuki menyampaikan apresiasi atas pembangunan rusun tersebut, yang dinilai rapi baik dari segi konstruksi dan estetikanya. "Hebat, sangat memuaskan, konstruksinya rapi," kata Menteri Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Minggu (4/6/2023).

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III Salahudin Rasyidi mengatakan, Rusun ASN PUPR tersebut terdiri dari 68 unit hunian tipe 45, khususnya untuk ASN yang telah berkeluarga.

"Pembangunannya dimulai pada September 2020, selesai pada Juli 2021 dan mulai dihuni pada Januari 2022 silam. Anggaran pembangunan satu tower Rusun yang telah dilengkapi dengan meubelair tersebut sebesar Rp 54,6 miliar," terang Salahudin.

Dikatakan Salahudin, sejumlah fasilitas yang ada di Rusun ASN tersebut antara lain terdapat ruang serbaguna, musholla, mini market, hingga lahan parkir yang cukup luas.

Untuk mempermudah akses para penghuni, terdapat dua lift. Selain itu juga tersedia lapangan gate ball, lintasan lari serta fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas seperti ram dan kamar khusus difabel.

 

4 dari 4 halaman

100 Persen Telah Dihuni

Pengelola Rusun PNS BBWS Serayu Opak Budi Riyanto menyatakan, minat ASN khususnya mereka yang berasal dari luar Yogyakarta untuk tinggal di Rusun cukup tinggi. Itu dikarenakan fasilitas dan unit bangunan vertikal tersebut sangat baik dan dikelola secara profesional.

"Saat ini sudah 100 persen hunian telah terhuni dan masih banyak ASN yang mengantre untuk tinggal di hunian vertikal ini. Syarat utama untuk tinggal di Rusun ASN ini adalah mereka yang bekerja di Kementerian PUPR dan tidak memiliki rumah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta," ungkapnya.

"Rusun ini dapat dihuni dengan sistem sewa untuk jangka tertentu maksimal selama 3 tahun dengan biaya sewa Rp 300 ribu per bulan. Uang sewa ini langsung disetor ke negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)," jelas Budi.  

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.