Sukses

Mulai Kartu Prakerja dari Nol, Menko Airlangga: Kini Jadi Inspirasi Negara Lain

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menceritakan berbagai tantangan dalam menjalankan program Kartu Prakerja sejak awal. Mulanya, pemerintah harus berhadapan dengan realita yang tidak sesuai ekspektasi, lantaran adanya hantaman pandemi Covid-19.

"Kartu Prakerja tentu ada tantangan di awal dan ke depan. Awalnya arahan bapak Presiden di bulan November (2019) dalam ratas, menugaskan saya untuk membuat Kartu Prakerja. Isinya seperti apa, bentuknya seperti apa, yang urus siapa, cari sendiri," kata Menko Airlangga dalam acara perayaan 3 Tahun Prakerja di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Pada saat persiapan per Maret 2023, ia melanjutkan, pemerintah terpaksa mengubah konsep program Kartu Prakerja secara dadakan. Tujuan memberikan pelatihan retraining dan reskilling secara langsung terpaksa beralih menjadi online gara-gara adanya pembatasan sosial. 

Baru saja berlangsung sebulan, program Kartu Prakerja dengan skema semi bansos terbentur hambatan digital akibat sistem yang down. Namun, Airlangga menyebut pemerintah tidak patah arang, dan terus melakukan perbaikan seiring berjalannya program.  

Hasilnya, Airlangga bersyukur program Kartu Prakerja bisa terus memberikan manfaat kepada para pesertanya. Bahkan, ia menyebut program tersebut sudah diakui negara lain sebagai salah satu contoh startup e-government pertama dunia.

"Namun, Kartu Prakerja adalah sebuah model pertama dari program yang namanya government to people, merupakan program e-government yang pertama yang dilaksanakan di Indonesia, bahkan yang pertama di berbagai negara. Jadi Kartu Prakerja adalah startup e-government," tuturnya. 

Menurut dia, pemerintah juga banyak belajar dalam mengoperasikan program Kartu Prakerja saat penanganan Covid-19. Itu dilakukan tanpa acuan, sembari terus memperbaiki kebijakan secara jangka pendek.

"Tentu pengalaman ini jadi pengalaman yang bisa kita tularkan, ajarkan kepada berbagai negara lain. Juga dapat apresiasi dari tokoh-tokoh dunia, karena banyak negara mencoba pelatihan retraining secara masif, belum ada yang berhasil. Kita bersyukur, Prakerja bisa," pungkas Airlangga Hartarto.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Program Kartu Prakerja Telan Anggaran Rp 59 Triliun, Manajemen Jamin Bebas Korupsi

Program Kartu Prakerja tepat memasuki usia 3 tahun pada 17 Maret 2023. Dalam pelaksanaannya, program yang sempat berjalan lewat skema semi bansos selama pandemi Covid-19 ini telah menghabiskan anggaran hingga Rp 59 triliun.  

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, program Prakerja telah diikuti oleh 16,4 juta penerima dari total 46 juta pendaftar.

"Teman-teman yang belum jadi penerima harap bersabar, uang pemerintah terbatas. Yang mendaftar jauh lebih banyak dari kemampuan pemerintah mendanai," ujar Denni dalam acara 3 Tahun Prakerja di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Ia menyampaikan, para pendaftar dan pesertanya berasal dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Denni pun memastikan pada peserta terverifikasi telah menerima manfaat sesuai ketentuan.

"Jadi, rekan-rekan mau pergi ke kabupaten/kota mana, bertemu dengan alumni program Prakerja, kami siap untuk mengantarkan teman-teman sekalian, bahwa angka ini bukan lah sekedar angka. Angka ini betul-betul ada individunya," tegasnya.

Dalam 3 tahun pelaksanaannya, program Prakerja secara kumulatif telah menelan anggaran Rp 59 triliun. Itu sudah termasuk pemberian manfaat senilai Rp 3.550.000 kepada seluruh penerima. 

"Kalau angka itu dikalikan dengan 16,4 juta orang, angka itu Rp 58 triliun koma sekian. Jadi itu betul-betul dilaksanakan, disalurkan tanpa korupsi. Tidak ada korupsi. Itu kami sampaikan dengan jujur," kata Denni.

"Sisa dana bantuan yang tidak terserap, semua dikembalikan ke rekening kas umum negara kepada ibu Sri Mulyani sesuai peraturan Menko Perekonomian," imbuhnya. 

 

3 dari 3 halaman

Biaya Operasional Program Kartu Prakerja

Di sisi lain, biaya operasi manajemen pelaksana selama 3 tahun sebesar Rp 353 miliar. Itu sudah termasuk gaji hingga kebutuhan operasional lain. 

"Biaya operasi PMO selama 3 tahun, mulai dari gaji saya, sewa gedung, sewa cloud, sampai kepada driver, sewa kendaraan, total adalah Rp 353 miliar, atau hanya 0,59 persen dari total anggaran senilai Rp 59 triliun," tuturnya. 

"Itu pun Kartu Prakerja masih memberikan PNBP kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 237,8 miliar. Jadi biaya operasi kita secara net hanya Rp 100 miliar selama 3 tahun, bukan per tahun," pungkas Denni. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.