Sukses

Menko Airlangga Dorong Lulusan Kartu Prakerja Jadi Pengusaha Baru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, program Kartu Prakerja yang berjalan dengan skema semi bansos selama pandemi Covid-19 bisa terus berbenah. Sehingga Program Kartu Prakerja diharapkan ke depan bisa menciptakan para pengusaha baru.

Menko Airlangga menilai, perjalanan Kartu Prakerja kini memasuki persimpangan kedua, dimana pemerintah menghendaki pendidikan yang sifatnya offline. Sehingga pelatihan retraining dan reskilling Prakerja betul-betul bisa dilaksanakan secara offline dengan kualitas lebih baik. 

"Ini yang mungkin masih kita lakukan lagi dalam bentuk trial berikut. Namun oleh sistem offline beberapa kementerian sudah punya pola, namun jamnya lebih lama. Sehingga tantangannya bagaimana dengan jam yang lebih pendek, ini bisa menghasilkan hasil yang baik," ujarnya dalam perayaan 3 Tahun Prakerja di Jakarta, Rabu (15/3/2023). 

Menurut dia, esensi penting dalam sebuah pelatihan kerja adalah hand feel, atau pendidikan langsung. Oleh karenanya, skema pembelajaran offline Kartu Prakerja nanti akan terus didorong. 

"Karena kalau ini bisa dilakukan, dari segi jumlah tentu tidak sama dengan yang online. Karena itu kualitas pelatihan di berbagai kota, kualitas akses, juga para trainer/pelatih, ini harus didorong," imbuhnya.

Tantangan berikut yang perlu didorong, Airlangga melanjutkan, bagaimana menyambungkan para alumni Prakerja, terutama yang hendak menjadi pengusaha dengan ketersediaan pembiayaan. 

Dalam hal ini, pemerintah sudah menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai modal bagi para pengusaha alumni Kartu Prakerja untuk menciptakan usahanya. 

"Saya minta agar ini bisa terus didorong, agar alumni Prakerja yang sudah lulus dan jadi entrepreneur yang tadi jumlahnya sedikit di bawah 20 persen bisa terus di-track. Jadi tidak lepas dari monitoring Kartu Prakerja. Tentu kita ingin menghasilkan pengusaha-pengusaha tangguh yang berasal dari pendidikan Kartu Prakerja," tuturnya. 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Program Kartu Prakerja Telan Anggaran Rp 59 Triliun, Manajemen Jamin Bebas Korupsi

Program Kartu Prakerja tepat memasuki usia 3 tahun pada 17 Maret 2023. Dalam pelaksanaannya, program yang sempat berjalan lewat skema semi bansos selama pandemi Covid-19 ini telah menghabiskan anggaran hingga Rp 59 triliun.  

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari mengatakan, program Prakerja telah diikuti oleh 16,4 juta penerima dari total 46 juta pendaftar. 

"Teman-teman yang belum jadi penerima harap bersabar, uang pemerintah terbatas. Yang mendaftar jauh lebih banyak dari kemampuan pemerintah mendanai," ujar Denni dalam acara 3 Tahun Prakerja di Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Ia menyampaikan, para pendaftar dan pesertanya berasal dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Denni pun memastikan pada peserta terverifikasi telah menerima manfaat sesuai ketentuan.

"Jadi, rekan-rekan mau pergi ke kabupaten/kota mana, bertemu dengan alumni program Prakerja, kami siap untuk mengantarkan teman-teman sekalian, bahwa angka ini bukan lah sekedar angka. Angka ini betul-betul ada individunya," tegasnya.

Dalam 3 tahun pelaksanaannya, program Prakerja secara kumulatif telah menelan anggaran Rp 59 triliun. Itu sudah termasuk pemberian manfaat senilai Rp 3.550.000 kepada seluruh penerima. 

"Kalau angka itu dikalikan dengan 16,4 juta orang, angka itu Rp 58 triliun koma sekian. Jadi itu betul-betul dilaksanakan, disalurkan tanpa korupsi. Tidak ada korupsi. Itu kami sampaikan dengan jujur," kata Denni.

"Sisa dana bantuan yang tidak terserap, semua dikembalikan ke rekening kas umum negara kepada ibu Sri Mulyani sesuai peraturan Menko Perekonomian," imbuhnya. 

3 dari 3 halaman

Biaya Operasional Program Kartu Prakerja

Di sisi lain, biaya operasi manajemen pelaksana selama 3 tahun sebesar Rp 353 miliar. Itu sudah termasuk gaji hingga kebutuhan operasional lain. 

"Biaya operasi PMO selama 3 tahun, mulai dari gaji saya, sewa gedung, sewa cloud, sampai kepada driver, sewa kendaraan, total adalah Rp 353 miliar, atau hanya 0,59 persen dari total anggaran senilai Rp 59 triliun," tuturnya. 

"Itu pun Kartu Prakerja masih memberikan PNBP kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp 237,8 miliar. Jadi biaya operasi kita secara net hanya Rp 100 miliar selama 3 tahun, bukan per tahun," pungkas Denni. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.