Ini Perbedaan Upah Pekerja di Perppu Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Jakarta Tepat pada 30 Desember 2022 lalu, Presiden Joko Widodo melakukan penerbitan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Perppu tersebut terdapat ketentuan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) akan ditetapkan oleh Gubernur begitu pula dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK.

Untuk UMK yang dimaksud dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP. Namun Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam Pasal 88C ayat 5 berbunyi kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan datanya menggunakan sumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Kendati begitu bagaimana perbedaan peraturan pengupahan pada Perppu Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003? Simak ulasan berikut:

Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Pada Perppu Cipta Kerja tertulis setiap Pekerja/Buruh berhak atas penghidupanyang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh ataspenghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan pengupahan meliputi:

a. Upah minimum;

b. Struktur dan skala Upah

c. Upah kerja lembur

d. Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu

e. bentuk dan cara pembayaran Upah

f. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upahg. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Sementara pada Pasal 88C tertulis gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi. Serta gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota.

"Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal hasil penghitungan Upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Upah minimum provinsi," bunyi pasal 88C ayat 3, Minggu (8/1).

Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan Ketenagakerjaan menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki Upah minimum dan akan menetapkan Upah minimum,penetapan Upah minimum harus memenuhi syarat tertentu.