Kaleidoskop 2022: Harga Pertalite Naik, Kenaikan Harga BBM ke-7 di Era Jokowi

Presiden Jokowi mengatakan, menaikkan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak subsidi merupakan langkah terakhir yang dipilih Pemerintah dalam melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.

“Saat ini Pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit, ini adalah pilihan terakhir Pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM, sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian,” kata Jokowi dalam Konferensi Pers perihal Pengalihan Subsidi BBM, Istana Merdeka, Sabtu (3/9/2022).

Dalam catatan Jokowi, lebih dari 70 persen subsidi BBM, justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yaitu pemilik mobil-mobil pribadi. Dia menegaskan,  uang negara itu harus diprioritaskan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat kurang mampu.

Oleh karena itu, Pemerintah memutuskan akan ada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Anggaran subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran, karena selama ini BBM subsidi masih banyak digunakan oleh orang mampu.

“Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN, tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan itu akan meningkat terus,” ujarnya.

Nantinya, sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran seperti BLT BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan, dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan dalam bentuk bantuan subsidi upah yang diberikan Rp 600 ribu.

Presiden juga sudah memerintahkan kepada Pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen Dana Transfer Umum sebesar Rp 2,17 triliun untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan untuk nelayan.

“Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi yang merupakan uang rakyat harus tepat sasaran, subsidi harus menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” pungkasnya.  

Kenaikan harga BBM ini bukanlah hal yang baru dilakukan oleh Presiden Jokowi. Menurut catatan Liputan6.com, Jokowi setidaknya pernah 7 kali mengubah harga BBM subsidi sejak ia menjabat pada 2014 lalu. 

Kemudian, belum termasuk juga dengan hitungan peralihan BBM penugasan dari Premium ke Pertalite yang sama-sama mengalami penyesuaian harga.

Sejak 2014-2016 saja misalnya, Jokowi 7 kali mengubah harga BBM Subsidi. Premium tercatat 4 kali mengalami kenaikan harga, dan 3 kali mengalami penurunan harga.

Berbeda, Solar mengalami 2 kali kenaikan harga, sementara telah 5 kali mengalami penurunan harga.

Di awal Jokowi menjabat, harga premium dipatok Rp 6.500 per liter, kemudian naik menjadi Rp 8.500 per liter pada November 2014. Tak lama, pada 1 Januari 2015, Jokowi menurunkan harga Premium menjadi Rp 7.600 per liter.

Sekitar 2 pekan berselang, Jokowi kembali menurunkan harga premium menjadi Rp 6.600 per liter. Tapi, pada Maret 2015, kembali dinaikkan menjadi Rp 6.900 per liter. Di penghujung bulan yang sama, Jokowi juga menaikkan lagi harga premium ke Rp 7.300 per liter.

Berselang cukup lama, harga Premium diturunkan menjadi Rp 6.950 di tahun 2016. Kemudian, turun lagi menjadi Rp 6.450 per liter pada April 2016.

Berbeda dengan Solar, diawal menjabat, harganya sebesar Rp 5.500, kemudian naik menjadi Rp 7.500 per liter, dan turun lagi menjadi Rp 7.250 per liter.

Lalu, Jokowi menurunkan lagi menjadi Rp 6.400 per liter, dan naik menjadi Rp 6.900 per liter. menuju penghujung 2015, Jokowi menurunkan lagi harga Solar menjadi Rp 6.700 per liter, dan turun lagi menjadi Rp 5.650 per liter di awal 2016. Lalu, kembali turun menjadi Rp 5.150 per liter di pertengahan 2016.

Paling baru, Jokowi menaikkan harga BBM seperti, Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.00 per liter. Solar subsidi dari 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax non subsidi dari 12.500 perliter menjadi 14.500 per liter.

Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah pun mengucurkan Bantuan Langsung Tunai BLT Bahan Bakar Minyak atau BLT BBM.

Bantuan tersebut disalurkan kepada lebih dari 18,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau kurang mampu, dari target 20,65 juta (KPM).

“Saat ini dari rencana 20,65 juta KPN penerima manfaat (BLT) itu sudah siap salur di PT POS 18.486.756, sisanya sedang proses cleansing karena kita umumkan hari ini, satu jam atau beberapa menit kemudian ada yang meninggal,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam Konferensi Pers perihal Pengalihan Subsidi BBM, Istana Merdeka, Sabtu (3/9/2022).

Menurutnya, perlu dilakukan pembersihan data (cleansing), sebab masih ada 313.244 keluarga penerima manfaat di PT POS yang datanya perlu dibersihkan. Adapun, pemberian bansos ini akan diberikan Rp150 ribu selama empat kali, namun diberikan dalam dua tahap.

“Jadi, per tahap Rp 300 ribu kita berikan pada September ini dan nanti pada awal Desember kita berikan yang kedua,” ujarnya.

Disamping itu, untuk mengantisipasi warga bisa mengusulkan dirinya sendiri dalam program usul sanggah (situs Kemensos), dimana warga bisa mengusulkan dirinya sendiri ke dalam program usul sanggah itu dan Kemensos akan cek di lapangan.

“Kami punya pendamping 70 ribu di seluruh Indonesia itu yang harus kita klarifikasi. Katanya tidak menerima (bantuan) tapi setelah kita cek dia sudah menerima lengkap berbagai bantuan, itu yang perlu kita verifikasi. Kalau mendesak kami punya command center bisa ditelpon 021-171 maka itu 24 jam siap melayani kalau ada keluhan,” ujarnya.

Kemudian, untuk mengatasi warga yang tidak mampu mengakses PT Pos, misalnya kondisi fisiknya sakit atau di tinggalnya jauh di pegunungan, maka Kemensos sudah sepakat dengan PT Pos akan kerjasama dengan kepala suku, adat, Pemda, dan tokoh agama untuk menyalurkan secara khusus dengan cara diantar ke penerima.

“Bagi warga sakit, disabel tidak perlu datang ke kantor pos, PT pos akan mengantar ke rumah. Tinggal telepon saja gratis cek di usul sanggah atau telpon bisa dicek kenapa belum terima maka kami akan tindaklanjuti. Yang lansia, jauh, dan tidak bisa mengakses PT Pos jangan khawatir kita akan antar ke rumah,” pungkasnya.  

Harga BBM dengan kadar RON 89 milik Vivo, Revvo 89 menjadi incaran masyarakat pasca pemerintah atur ulang harga BBM Subsidi termasuk Pertalite. Harga jual baru Pertalite ternyata lebih mahal ketimbang Revvo 89.

Dijual Rp 8.900 per liter, banyak masyarakat disebut beralih ke SPBU Vivo itu. Peralihan ini menurut pantauan, terjadi sejak Sabtu (3/9/2022) malam pasca pengumuman kenaikan BBM Subsidi.

Kabar terbaru, warganet membagikan momen kalau RON 89 dengan nama Revvo 89 tak ada di pasaran.

"Pantauan dari SPBU Vivo Kalimalang, Revvo 89 sudah tidak tersedia sejak pukul 07.00 WIB. Petugas SPBU menyatakan seluruh SPBU Vivo kehabisan stok Revvo 89," kata Anggie, salah satu pelanggan Vivo yang hendak mengisi BBM, saat bercerita kepada Liputan6.com.

Hal senada juga diungkapkan Telni ketika melintas di SPBU Vivo.

"SPBU Vivo Sasak Ciputat juga sudah di takedown neh Revo 89 yang di Vivo. Tapi masih buka layani varian yang lain," cerita dia kepada Liputan6.com.

Hilangnya RON 89 produk Vivo ini juga ramai di media sosial. Dari unggahan di platform Twitter, salah satu warganet membagikan foto daftar bahan bakar minyak milik Vivo.

Ternyata, tertera Revvo 89, hanya saja, harga yang biasanya muncul, kini tak ada di tempat seharusnya. Memperkuat kabar kalau Revvo 89 habis.

"(Revvo) 89 terpantau hilang dari penjualan," tulis seorang warganet akun @PapersBoy.

Sebelumnya, beredar kabar kalau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengimbau kepada Vivo untuk menyesuaikan harga BBM pasca kenaikan Pertalite.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Liputan6.com sudah mengonfirmasi kabar ini ke Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji. Hanya saja belum mendapatkan respons.

Sejumlah elemen mahasiswa akan menggeruduk kawasan DPR/MPR RI hari ini, Senin (5/9/2022). Mereka membawa tuntutan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Massa gabungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dijadwalkan berkumpul di kawasan DPR/MPR RI pada pukul 13.00 WIB.

Ketua Umum GMNI, Arjuna Putra Aldino menerangkan, perkiraan 400 massa akan turun pada demo hari ini.

"Iya betul (kami akan demo). Karena ini Jabodetabek ya sekitar 300 sampai 400 orang dan itu juga gabungan," kata dia kepada wartawan.

Arjuna mengatakan, massa GMNI dan HMI fokus menyampaikan aspirasi di kawasan Gedung DPR/MPR. Dia pun belum berencana membuka ruang diskusi dengan anggota DPR RI.

"Iya (terpusat di DPR). Tidak (audiensi dengan dewan). Kita pure sampaikan pendapat. Tidak membuka ruang tidak ada pembahasan," ujar dia.

Sementara itu, Partai Buruh dan sejumlah organisasi Serikat Buruh menggelar demo buruh pada Senin 6 September 2022 menolak kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Pemerintah pada Sabtu 3 September 2022.

Di mana harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax juga ikut naik dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500 per liter.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan, puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demo BBM pada Selasa, 6 September 2022 di sentra-sentra industri dan juga sejumlah kota besar.

"Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," kata Said Iqbal.

Tujuan dilakukan demo hari ini adalah meminta gubernur membuat surat rekomendasi kepada Presiden dan Pimpinan DPR RI agar membatalkan kenaikan harga BBM. 

Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000 hingga 5.000 orang yang dipusatkan di DPR RI. Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau Pansus BBM agar harga BBM diturunkan.