Mau Sebar 680 Ribu Rice Cooker Gratis, Pemerintah Punya Uang?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana membagikan alat penanak nasi listrik atau rice cooker gratis kepada  masyarakat. Langkah penyebar rice cooker gratis ini untuk mendukung pemanfaatan energi bersih, meningkatkan konsumsi listrik per kapita (e-cooking), dan penghematan biaya memasak bagi masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembagian rice cooker ini akan dibahas antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Nanti kita diskusikan dengan Kementerian ESDM di DIPA-nya ada apa enggak, bagaimana bentuknya," kata Sri Mulyani di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (2/12/2022).

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan mereka mengitung anggaran yang diperlukan untuk progam ini mencapai Rp 300 miliar. Namun, pelaksanaannya masih menunggu perizinan anggaran dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Rp 300 miliar pengadaannya, tapi sampai sekarang belum ada itu anggarannya, masih usulan dibahas di Komisi VII DPR," ujar Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat dijumpai di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (29/11/2022).

Dadan mengatakan, target penerima rice cooker gratis ini merupakan masyarakat umum. Namun, ia belum menyebut total akan ada berapa penerima.

"Tergantung harga rice cooker-nya. Target penerimanya yang pasti masyarakat untuk rakyat. Kita nanti memastikan saja harga rice cooker-nya berapa tinggal dibagi dari anggaran tersebut," imbuhnya.

Sosok yang juga menjabat selaku Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM ini pun menambahkan, pemerintah tidak mengklasifikasi pemberian bantuan ini sesuai golongan pelanggan listrik.

Tapi, lebih kepada kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga golongan menengah atas tidak mungkin mendapatkan bantuan rice cooker gratis.

"Siapa aja sebetulnya (bisa menerima), kan kalau rice cooker tidak terlalu tinggi listriknya. Jadi yang pasti masyarakat yang cocok lagi untuk menerima tersebut bukan orang kaya," kata Dadan.