Rincian Harga Telur Ayam Hari Ini di Seluruh Indonesia, Naik atau Turun?

Berdasarkan pantauan melansir laman hargapangan.id, Selasa (13/9/22), berikut rincian harga telur ayam di beberapa provinsi di Indonesia :

Papua: Rp 40.900 per kg

Maluku: Rp 40.400 per kg

Papua Barat: Rp 36.700 per kg

Nusa Tenggara Timur: Rp 35.050 per kg

Maluku Utara: Rp 34. 500 per kg

Kalimantan Utara: Rp 33.150 per kg

Gorontalo: Rp 32.600 per kg

Sulawesi Selatan: Rp 32.550 per kg

Kalimantan Timur: Rp 31.550 per kg

Kalimantan Selatan: Rp 31.250 per kg

Kalimantan Tengah: Rp. 31.200 per kg

Nusa Tenggara Barat: Rp. 30.300 per kg

Kepulauan Bangka Belitung: Rp. 30.250 per kg

Aceh: Rp 30.050 per kg

Sumatera Utara: Rp 29. 550 per kg

Bengkulu: Rp 29.300 per kg

Sulawesi Utara: Rp 29.200 per kg

Kepulauan Riau: Rp 28.850 per kg

Kalimantan Barat: Rp 28.850 per kg

DKI Jakarta: Rp 28.750 per kg

Sulawesi Barat: Rp 28.500 per kg

Jawa Barat: Rp 28.350 per kg

Sumatera Barat: Rp 28.000 per kg

DI Yogyakarta: Rp 28.000 per kg

Sumatera Selatan: Rp 27.900 per kg

Riau: Rp 27.650 per kg

Sulawesi Selatan: Rp 27.550 per kg

Banten: Rp 27.500 per kg

Lampung: Rp 27.450 per kg

Jambi: Rp 27.250 per kg

Jawa Timur: Rp 27.150 per kg

Jawa Tengah: Rp 27.050 per kg

Bali: Rp 26.000 per kg

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meminta peran aktif dari kepala daerah baik itu gubernur, bupati maupun walikota untuk ikut mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Langkah ini guna memberikan ketegangan ke masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.

Pengendalian harga pangan agar tetap stabil sejatinya tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat memiliki persepsi dan pemahaman yang sama maka pengendalian harga pangan akan lebih mudah dilakukan.

"Tentunya kalau tugas antar pemerintah pusat, Gubernur Bupati itu satu pengertian itu lebih mudah," ujar Zulkifli dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (30/8/2022).

Kenaikan harga bisa disebabkan berbagai faktor seperti musim, keperluan besar yang mendadak seperti pandemi, acara besar, dan sebagainya. Namun dari sejumlah faktor itu,  pemerintah daerah bisa menentukan langkah-langkah agar harga tidak terus menerus melonjak.

Lonjakan harga, imbuh dia, akan berdampak terhadap terjadinya inflasi. Kondisi ini menurut Zulkifli akan menurunkan kepuasan masyarakat dan menimbulkan kemarahan. Sebagai mitigasinya, Zulkifli mengimbau kepala daerah agar sering turun ke lapangan memantau kondisi sebenarnya.

"Pak menko juga Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa ini tugasnya pemerintah daerah karena menteri perdagangan punya Kadis (kepala dinas) yaitu kepala daerah," imbuhnya.

"Oleh karena itu kalau ada bergolak harga mestinya pemerintah daerah juga bisa mengambil langkah-langkah tidak hanya pusat," sambungnya.

Ada beberapa langkah yang menurut Zulkifli patut dilakukan pemerintah daerah seperti memberi subsidi pakan, subsidi transportasi pengangkut bahan pokok. Nantinya anggaran untuk subsidi dapat diambil dari dana cadangan.

"Seharusnya tidak hanya Kementerian Perdagangan tapi ini menyangkut pemerintahan mulai dari bupati dan wali kota," pungkas Zulkifli Hasan.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo meminta pemerintah segera menyelesaikan ancaman krisis pangan global di tahun ini. Ketahanan pangan harus bisa terjamin dari sekarang karena tahun depan sudah mulai memasuki tahun politik.

"Jangan sampai masalah perut ini berinteraksi dengan isu politik," kata Perry dalam Pembukaan Sidang Pleno ISEI XXII di Semarang, Rabu (24/8).

Sebagaimana diketahui, dampak pemulihan ekonomi yang tidak merata dan ketegangan politik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan krisis energi, krisis pangan dan krisis keuangan. Bahkan sekarang muncul ketegangan politik baru antara China dan Taiwan.

"Akibat perang global, harga energi yang tinggi, harga pangan tinggi, rantai pasokan global yang mata rantainya mandek dan ini berkaitan dengan ketegangan politik di Rusia, Ukraina dan Taiwan," kata dia.

Maka, langkah yang seharusnya diambil pemerintah kata Perry kembali ke dasarnya. Memastikan harga-harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga sebelum memasuki tahun politik.

"Dengan begitu back to basic, kembali ke harga-harga yang butuh perhatian kita ke rakyat. Jadi isunya tidak masuk ke tahun politik," kata dia.