Sukses

Bahlil Lahadalia Tegaskan Tak Ada Tumpang Tindih INA dengan Kementerian Investasi

Hubungan Kementerian Investasi dan INA baik dan saling mendukung. Indonesia memang membutuhkan INA, karena merupakan instrumen negara untuk melakukan ekspansi.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, menegaskan tidak terjadi tumpang tindih antara Indonesia Investment Authority (INA) dengan Kementerian Investasi terkait mengurus investasi di Indonesia.

Bahlil menjelaskan, INA merupakan lembaga investasi seperti lembaga keuangan nonbank, tidak lebih dari itu. Artinya INA tidak pernah mengeluarkan izin investasi. INA itu tidak mengurus izin, melainkan hanya sebuah instrumen korporasi yang bisa melakukan kegiatan bisnis namun akhirnya bisa mengurus izin investasinya di Kementerian Investasi.

“Sehingga tidak ada ruang lingkup tumpang tindih antara INA dan Kementerian Investasi, karena kita Kementerian Investasi bukan pengurus uang. Kita mencari investor datang baru kita bantu urus,” kata Bahlil saat ditemui dalam acara bincang-bincang, Kamis (7/7/2022).

Menurutnya, INA itu membantu investasi terhadap proyek-proyek yang sudah ada. Misalnya, proyek tol Sumatera, dimana selama ini BUMN Karya dinilai membutuhkan suntikan dana, maka dijualah sebagian sahamnya melalui INA dengan perhitungan yang bagus.

“Jadi, tidak ada tumpang tindih antara INA dan Kementerian Investasi, menurut pandangan kami INA itu tidak lebih seperti Bank Mandiri. Hanya saja INA mengelola dana semacam ada saham negara disitu kemudian dia bisa melihat mana proyek-proyek yang bisa diambil kemudian dibiayai,” jelas Bahlil.

Bahlil menegaskan, hubungan Kementerian Investasi dan INA baik dan saling mendukung. Indonesia memang membutuhkan INA, karena INA merupakan salah satu instrumen negara untuk melakukan ekspansi terhadap berbagai macam peluang-peluang investasi yang belum bisa digarap secara maksimal.

“Contoh (katakanla) UAE ingin menaruh uang USD 50 miliar , mau taruh dimana dia tidak mau taruh di bank. Dia mau taruh uang tapi negara ga jamin, kalau di taruh di Kementerian Keuangan dan dana sebagai pinjaman, maka akan ada pemeriksaan BPK,” pungkasnya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

INA Suntik Rp 39 T ke Hutama Karya dan Waskita Karya Buat Bangun Tol

Sebelumnya, Indonesia Investment Authority (INA) menandatangani perjanjian induk dengan PT Hutama Karya (Persero) untuk investasi ruas Tol Trans Sumatera, serta konfirmasi dimulainya transaksi bersama PT Waskita Toll Road di Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang turut hadir pada kesempatan tersebut berharap, kerjasama pembiayaan senilai Rp 39 triliun ini dapat memberikan kepercayaan kepada investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Sudah ditandatangani, nilainya kurang lebih Rp 39 triliun lebih. Ini akan memberikan efek kepercayaan (trust) dari domestik maupun dari internasional terhadap cara-cara pengelolaan keuangan kita," ujar Jokowi dalam acara dalam Penandatanganan Perjanjian Induk antara INA dengan Hutama Karya-Waskita Karya.

Pada saat bersamaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, kerjasama antara INA dan Hutama Karya berlaku untuk investasi di tiga ruas Tol Trans Sumatera.

Antara lain, ruas Medan-Binjai sepanjang 17 km, Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 141 km, dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km.

 

3 dari 3 halaman

Target 24 Ruas

Sementara untuk perjanjian INA dengan Waskita Karya berlaku pada dua ruas Tol Trans Jawa, yaitu Kanci-Pejagan sepanjang 35 km, dan Pejagan-Pemalang sepanjang 58 km.

"Transaksi ini adalah transaksi investasi jangka panjang yang aman dan memberikan pendapatan stabil bagi INA, yang dimiliki oleh pemerintah secara mayoritas atau keseluruhan," kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara berpendapat, transaksi ini juga bakal memberikan dana segar baru bagi PT Hutama Karya dan Waskita Karya, yang dalam hal ini diwakilkan perusahaan anak Waskita Toll Road.

"Karena mereka masih terus diberikan misi untuk melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera yang saat ini telah rampung 6 ruas sepanjang 531 km, dengan total target 24 ruas sepanjang 2.800 km," tuturnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.