DPR Dukung Pertamina Lanjutkan Subsidi BBM Satu Harga

Tahun Ini, Pemerintah Targetkan BBM Satu Harga di 83 Titik — Pengendara motor melakukan pengisian baham bakar minyak (BBM) di SPBU, Jakarta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Optimalisasi subsidi pemerintah oleh Pertamina melalui pengoperasian Lembaga Penyalur Program BBM Satu Harga dan Program One Village One Outlet (OVOO) untuk masyarakat sasaran menuai apresiasi.

Ini diungkapkan Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto. Menurut dia, merupakan implementasi perlindungan negara kepada rakyat melalui penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) subsidi.

"BBM dan LPG subsidi menunjukkan negara hadir untuk rakyat dan mewujudkan energi berkeadilan. Untuk itu, kami mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pertamina, termasuk memastikan keberlanjutan Program BBM Satu Harga dan OVOO,” kata Sugeng melansir Antara di Jakarta, Jumat (3/6/2022).

Dikatakannya, Program BBM 1 Harga dan OVOO merupakan upaya Pemerintah dan Pertamina agar BBM dan LPG subsidi sampai ke seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke hingga pelosok.

Dengan program tersebut, masyarakat bisa menikmati BBM dan LPG dengan harga yang sama dengan di Pulau Jawa.

"Itu peran strategis negara melalui BUMN dan DPR selalu mendukung yang terbaik bagi rakyat," ujar Sugeng.

Melalui Program BBM 1 Harga dan OVOO, tambahnya, Pertamina terus memperluas infrastruktur penyaluran BBM dan LPG Subsidi hingga ke seluruh pedesaan.

Program tersebut juga akan meningkatkan keterjangkauan BBM dan LPG subsidi dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Terkait hal itu Komisi VII DPR akan mengawasi program tersebut. “Sesuai fungsi pengawasan, Komisi VII juga akan terus mengawasi penyaluran BBM dan LPG Subsidi tepat sasaran,” kata dia.

DPR, lanjut Sugeng, menyadari bahwa saat ini Pemerintah mengalami beban sangat berat, terutama di tengah kondisi geopolitik yang berimbas pada harga minyak dunia.

"DPR telah menyetujui penambahan subsidi anggaran energi. Karena ini menjadi bagian penting bagi rakyat,” katanya.

Kabar mengenai bahan bakar minyak atau BBM subsidi Pertalite dan Solar kembali mencuat. Setelah sebelumnya pemerintah memastikan BBM jenis tersebut harganya tak naik, kini mencuat wacana pembatasan penggunaan kedua jenis BBM subsidi itu.

2 dari 3 halaman

328 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga

Program BBM 1 Harga, yang sudah diterapkan sejak 2017 sebagai arahan Presiden Joko Widodo. Saat ini, Program BBM 1 Harga tersebar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di 112 kabupaten di Indonesia sebanyak 328 lembaga penyalur.

Pada 2022 Pemerintah menargetkan 92 titik BBM 1 Harga dan progres pembangunan saat ini telah berhasil dituntaskan sebanyak tujuh titik tersebar di Kalimantan Barat (dua titik), Kalimantan Tengah (satu titik), Sulawesi Utara (satu titik) dan Kepulauan Maluku (tiga titik).

Selain itu, sebanyak 65 titik BBM 1 Harga tengah dalam proses pembangunan dan perizinan pemerintah daerah.

Sementara itu Pertamina telah mengembangkan 217.687 pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di 61.801 desa. Melalui OVOO, Pertamina akan memastikan LPG Subsidi dapat dinikmati masyarakat kecil di pedesaan.

3 dari 3 halaman

Harga Tidak Naik

Pertamina menuntaskan target penugasan Pemerintah dengan mengoperasikan 76 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di 2021. (Dok Pertamina)

PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan pemerintah dalam penyediaan dan distribusi BBM dan LPG dengan menambah alokasi subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.

Belanja subsidi BBM dan LPG pada tahun 2022 yang semula dianggarkan hanya Rp 77,5 triliun dan Kompensasi BBM Rp 18,5 triliun, Pemerintah menetapkan kebijakan penambahan subsidi Rp 71,8 triliun dan kompensasi BBM Rp 234 triliun, atau menjadi Rp 401,8 triliun pada tahun 2022 (asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 100/barrel).

Dengan tambahan alokasi subsidi tersebut, Pemerintah bersama Pertamina memastikan sampai hari ini harga Pertalite, Solar Bersubsidi dan LPG 3 Kg tidak naik.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah yang melalui Kementerian Keuangan telah mengajukan penambahan subsidi untuk mendukung upaya Pertamina dalam penyediaan dan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi yang sangat diperlukan oleh masyarakat miskin, menengah, rentan dan UMKM.

“Di tengah tantangan berat lonjakan harga minyak mentah dunia yang sangat tinggi, Pemerintah memilih kebijakan pro rakyat dengan menambah alokasi subsidi BBM dan LPG agar harga lebih stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ini wujud negara hadir untuk melindungi masyarakatnya,” ucap Nicke, Jumat (3/6/2022).

Lebih lanjut Nicke menjelaskan, dukungan pemerintah kepada Pertamina tidak hanya dengan menambah alokasi subsidi BBM dan LPG, namun juga dibuktikan dengan pembayaran kompensasi BBM yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2022.

“Dukungan pemerintah yang disampaikan Menteri Keuangan merupakan solusi bagi Pertamina. Kebijakan ini sangat membantu perseroan agar Pertamina tetap dapat menjalankan fungsi dalam penyediaan dan distribusi BBM dan LPG bersubsidi,” imbuh Nicke.

Untuk itu, tambah Nicke, Pertamina akan berupaya maksimal agar subsidi yang dialokasikan Pemerintah untuk BBM dan LPG dalam APBN 2022 dapat lebih optimal pemanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.

“Kami akan memastikan pasokan mencukupi dan pengawasan terus ditingkatkan agar alokasi subsidi BBM dan LPG tepat sasaran,” pungkas Nicke.