Sukses

Strategi Pemerintah Bawa Indonesia Jadi Negara Maju

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut struktur perekonomian Indonesia dan tingkat produktivitas nasional perlu diperkokoh. Caranya dengan transformasi struktural di dalam perekonomian. agar Indonesia dapat keluar dari jebakan kelas menengah atau middle-income trap.

“Dengan meningkatkan kualitas SDM Indonesia, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta regulasi," kata Sri Mulyani dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta, Minggu (20/5/2022).

Selain itu, perlu juga penguatan program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Sebab ketiga hal tersebut sangat krusial dalam mengatasi isu perekonomian di Indonesia.

Dia menegaskan meningkatkan produktivitas nasional merupakan hal yang penting. Mengingat ini menjadi tulang punggung kokoh bagi daya saing perekonomian Indonesia.

“Hilirisasi manufaktur, adopsi ekonomi digital, dan pengembangan ekonomi hijau diyakini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di masa depan,” menurut Sri Mulyani.

Lebih lanjut, bendahara negara ini mengatakan strategi ini sejalan dengan tujuan mewujudkan Net Zero Emission pada tahun 2060. Pembangunan ekosistem ekonomi hijau merupakan komitmen bersama dalam mengatasi isu perubahan iklim.

“Potensi besar pengembangan ekonomi hijau merupakan daya tarik tersendiri bagi investasi terhadap Indonesia,” terang kata dia.

Sebagai informasi,laporan Bank Dunia (World Bank) menyebutkan peringkat Indonesia turun menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah (lower middle income). Posisi Indonesia turun karena Gross National Income (GNI) Indonesia hanya sebesar USD 3.979 per kapita.

Pemicunya kondisi ekonomi nasional yang terjadi sepanjang 2020. Maka, agar tidak terus-terusan menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah, Indonesia dinilai harus melakukan reformasi ekonomi dan politik secara menyeluruh.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

2 dari 3 halaman

Usulan Asumsi Makro RAPBN 2023, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,9 Persen

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2023 berada pada kisaran 5,3 persen hingga 5,9 persen. Sedangkan inflasi diprediksi bisa menyentuh angka 4 persen.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023 dalam Rapat Paripurna dengan DPR RI.

Asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut telah mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun depan.

"Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023 sebagai berikut, pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,9 persen," kata dia di Gedung DPR, Jumat (20/5/2022).

Berikut ini rincian asumsi makro dalam RAPBN 2023 yang diusulkan pemerintah:

- Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,9 persen

- Inflasi 2,0 persen hingga 4,0 persen

- Nilai tukar Rupiah Rp 14.300 hingga Rp 14.800 per USD

- Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 7,34 persen hingga 9,16 persen

- Harga minyak mentah Indonesia USD 80 - USD 100 per barel

- Lifting minyak bumi 619 ribu - 680 ribu barel per hari

- Lifting gas 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak per hari.

 

3 dari 3 halaman

Tantangan

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan yang harus direspons dengan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan struktural secara tepat.

"Kenaikan inflasi, biaya bunga dan pengetatan moneter dunia harus direspons dengan disiplin fiskal yang tepat. Perppu No. 1 Tahun 2020 atau UU No. 2 Tahun 2020 telah memberikan landasan yang tepat dan kredibel dengan mengamanatkan defisit fiskal menjadi maksimal 3 persen dari PDB di tahun 2023," jelas dia.

Upaya konsolidasi fiskal di 2023 disertai dengan reformasi fiskal yang komprehensif dari sisi pendapatan, perbaikan belanja (spending better) dan mendorong pembiayaan produktif dan inovatif.

"APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan perbaikan ekonomi," tutur Sri Mulyani.