Peserta Lulus Seleksi CPNS 2021 Sudah Bisa Isi DRH dan Pemberkasan untuk Dapat NIP

Berdasarkan informasi dari Surat Pengumuman BKN tersebut, kelengkapan dokumen yang harus peserta unggah antara lain sebagai berikut.

1. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dan latar belakang warna merah

2. Ijazah asli

3. Transkrip nilai asli

4. Hasil cetak/print out DRH dari laman SSCASN dan telah ditandatangani sendiri di atas meterai 10.000

5. Surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000

6. Surat pernyataan bagi CPNS di lingkungan BKN yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000

7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang berlaku sampai dengan Maret 2022

8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani

9. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya

10. Bukti pengalaman kerja yang sah dan dilegalisir

Selain dokumen tersebut, ada pula dokumen lainnya yang perlu peserta langkapi dan kirim ke alamat email cpnsbknmasakini@bkn.go.id dengan subject: nomor peserta_nama. Dokumen tambahan tersebut antara lain:

1. a. Kartu Keluarga

2. b. Ijazah/STTB

1) dari SD hingga SMA untuk peserta dengan kualifikasi pendidikan D-III dan S-1

2) dari SD hingga S-1 untuk peserta dengan kualifikasi pendidikan S-2

Sementara itu, surat pernyataan 5 poin untuk melengkapi dokumen pemberkasan bisa peserta buat dengan format seperti yang tercantum pada laman SSCASN. Kurang lebih berikut ini format dari surat pernyataan 5 poin tersebut.

a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

c. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

d. Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan

e. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Reporter: Aprilia Wahyu Melati