Top 3: Dampak Buruk Jika PPKM Darurat Diperpanjang 6 Pekan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan skenario Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat hingga 6 minggu. Langkah ini untuk menahan bertambahnya kasus Covid-19.

Tentu saja, skenario ini menjadi mimpi buruk bagi pengusaha pusat perbelanjaan atau mal. Alasannya bisnis mereka harus tutup karena tidak masuk daftar kegiatan esensial.

Jika skenario tersebut dijalankan, maka akan terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga diperkirakan bakal ada ada penyewa yang menutup usahanya.

Artikel mengenai dampak PPKM darurat jika diperpanjang hingga 6 pekan kepada pusat perbelanjaan menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada beberapa artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Kamis 15 Juli 2021:

1. PPKM Darurat Diperpanjang 6 Pekan, Mal akan PHK 84 Ribu Pegawai dan Rugi Rp 5 Triliun

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan, jika memang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat atau PPKM Darurat diperpanjang selama 6 pekan maka akan sangat memukul pusat perbelanjaan atau mal.

Alphon menyebutkan, akan terjadi banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan juga diperkirakan bakal ada ada penyewa yang menutup usahanya.

"Jika ternyata PPKM Darurat diperpanjang sampai dengan 6 minggu maka tentunya akan sangat memberatkan bukan hanya pusat perbelanjaan saja, tapi juga seluruh dunia usaha," ujar dia kepada Liputan6.com.

Simak artikel selengkapnya di sini

Kondisi perekonomian Singapura perlahan bangkit. Kementerian Perdagangan dan Industri melaporkan jika ekonomi negaranya naik 14,3 persen pada kuartal II-2021 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Meski bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekonomi Singapura masih mengalami kontraksi sebesar 2 persen, seperti melansir CNBC, Rabu (14/7/2021).

Singapura mencatat pertumbuhan ekonomi negaranya pada kuartal kedua tahun 2021 merupakan yang tertinggi dalam 11 tahun.

Simak artikel selengkapnya di sini

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan bagi peserta CPNS 2021 yang kesulitan ketika mengunggah dokumen dan selalu gagal, dihimbau untuk memeriksa kembali batas minimal dan maksimal ukuran dokumen yang diunggah.

“Maksimal dokumen misalnya pas foto 200 kb, pas dilihat sama kita 83 kb maka masih kurang, jadi di SSCASN ini ada batas maksimal tapi juga dilihat batas minimalnya,” kata Admin SSCASN, dalam sesi live instagram @bkngoidofficial, Rabu (14/7/2021).

Batas minimal dokumen yang diunggah adalah 100 kb. Tujuannya agar dokumen yang diunggah dapat terbaca oleh sistem. Namun sebaliknya, jika dokumen yang diunggah kurang dari 100 kb dan melebihi 200 kb maka akan ditolak oleh sistem.

Simak artikel selengkapnya di sini