Ketua OJK Sebut Industri Halal RI Jadi Potensi Besar Pengembangan Ekonomi Keuangan Syariah

Halal Park Senayan — Pengunjung memasuki Rumah Kreatif BUMN (RKB) binaan BNI saat Launching Halal Park di Senayan Jakarta, Selasa (16/4). Halal Park yang akan bertransformasi menjadi Halal Distrik diharapkan menjadi tempat bagi para pelaku di industri halal untuk mengembangkan ide kreatifnya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu potensi Indonesia ialah adanya industri halal yang sudah berjalan dengan nilai mencapai USD 3 miliar di 2020.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, tren pengembangan industri halal terus meningkat setiap waktu.

"Pada 2020, nilai perdagangan industri halal Indonesia telah mencapai USD 3 miliar dengan tren yang meningkat," kata Wimboh dalam webinar Perbankan Syariah, Rabu (10/2/2021).

Kepastian tumbuhnya ekonomi syariah ke depan juga tak lepas dari catatan pertumbuhan ekonomi syariah yang tinggi di tahun 2019 yaitu sebesar 5,72 persen PDB nasional saat itu yang 5,02 persen.

Selain itu, Indonesia juga unggul dalam hal populasi masyarakat beragama muslim dengan porsi sebanyak 87 persen atau setara 230 juta penduduk.

Penduduk Indonesia yang terdiri dari 56,7 perssn penduduk perkotaan dan 43,3 persen tinggal di pedesaan juga membuat target pasar sektor jasa keuangan syariah semakin kompleks.

"Indonesia juga menduduki peringkat ke-2 The Most Developed Countries in Islamic Finance," katanya. Bahkan, Bursa Efek Indonesia juga dinobatkan sebagai The Best Islamic Capital Market dari Global Islamic Finance Awards selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, Indonesia juga mendapat peringkat ke-4 Global Islamic Economy Indicator Score dengan peringkat 6 di Islamic Finance.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, paparkan lima jurus mendorong industri halal.

2 dari 2 halaman

Wapres Sebut Ekonomi Syariah Kunci Bereskan Masalah Kesenjangan Ekonomi

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) sekaligus Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat MES, Ma'ruf Amin mengakui bahwa kesenjangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah. Bahkan, persoalan ini muncul sebelum pandemi Covid-19 melanda tanah air.

"Harus diakui bahwa sebelum pandemi Covid-19 melanda kegiatan ekonomi umat masih tertinggal. Dengan kesenjangan (ekonomi) yang melebar," tuturnya dalam Webinar Masyarakat Ekonomi Syariah 7th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF), Sabtu (23/1/2021).

Dia menyebut, tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan kesenjangan ekonomi di Indonesia selain dengan sistem ekonomi syariah. Mengingat sistem ekonomi ini diyakini mampu meningkatkan partisipasi umat dalam kegiatan ekonomi.

"Tidak ada jalan lain selain kita harus mampu melibatkan sebanyak-banyaknya lapisan umat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi (syariah)," terangnya.

Menurut Maruf, ini lantaran mayoritas penduduk Indonesia merupakan kaum muslim. Alhasil pasar ekonomi dan keuangan syariah di tanah air sangat seksi.

Maka dari itu, dia meminta upaya pengembangan ekonomi syariah dalam negeri bisa dilakukan secara optimal. Menyusul besarnya potensi pasar yang belum dimaksimalkan sampai saat ini

"Kegiatan ekonomi harus kita tambuhkan dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Demikian pada gilirannya dapat mengurangi lebarnya kesenjangan di negara kita," tambahnya.

Wimboh Santoso
Pejabat
Wimboh Santoso kini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisiones OJK. Jabatannya itu berlaku sejak 2017-2022.
Lihat Selengkapnya
Wimboh Santoso
OJK
Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor keuangan.
Lihat Selengkapnya
OJK
Industri Halal
Otoritas Jasa Keuangan