Alasan Komisi II DPR Desak Pemerintah Segera Angkat Tenaga Honorer

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PPP Syamsurizal mengatakan Undang-Undang Negara nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) secara filosofis, sosiologis dan yuridis ternyata memiliki banyak persoalan yang menjauhkan negara dari tujuan hukumnya.

“Undang-undang ASN ternyata tidak berpihak kepada cita-cita nasional yang tertuang didalam pembukaan undang-undang dasar negara Republik tahun 1945, yang menjadi tujuan dari negara hukum itu sendiri,” kata Syamsurizal dalam Raker Komisi II DPR dengan Menteri PANRB, Senin (18/1/2021).

Menurutnya muatan rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN berdasarkan aturan hukum tidak hanya memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban.

Melainkan lebih daripada itu, diantaranya mencapai tujuan nasional yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lanjut Syamsurizal, dalam perspektif hak asasi manusia setiap manusia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dihargai dan diperlakukan secara adil dalam kehidupan mereka.

Karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki Hak asasi yang harus dihormati oleh siapa saja sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 28 di undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang Adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,” jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: