Berbagai Harapan dan Potensi Masalah yang Menggelayuti Lembaga Pengelola Investasi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah resmi membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2020.

PP tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-undang 11/2020 tentang Cipta Kerja, yang sudah diteken Presiden Joko Widodo pada 14 Desember 2020 dan diundangkan sehari setelahnya.

LPI adalah lembaga yang diberi kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

LPI bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Anggota tim perumus konsep LPI dari Kementerian BUMN, Adityo Kusumo, menyatakan PP tentang LPI ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan menjadi katalis untuk terbukanya lapangan pekerjaan.

“Setiap kenaikan investasi sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen. Selanjutnya, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3 persen berdampak pada penciptaan lapangan kerja untuk sekitar 75 ribu tenaga kerja,” ujar dia dalam keterangannya, Kamis (24/12/2020).

Dia menyebutkan, LPI di Indonesia dibentuk sesuai dengan desain untuk negara berkembang. Sehingga berbeda dengan Sovereign Wealth Fund yang mengelola surplus seperti di negara-negara maju.

Di sisi lain, Praktisi Hukum, Bintang Hidayanto, menyebutkan beberapa permasalahan yang diprediksi akan muncul dalam pelaksanaan LPI.

Masalah itu antara lain kewajiban LPI menjadi pemegang saham terbesar, skema co-investment dalam bentuk ekuitas dan hutang, dan resiko LPI apabila bertindak sebagai debitur.

"Untuk itu, meskipun PP sudah diketok, pelaksanaannya perlu untuk terus dikawal bersama agar tujuan dibentuknya LPI dapat tercapai," ujarnya.

Saksikan Video Ini