Kementerian ATR/BPN Usul Tambah Anggaran Rp 2 Triliun di 2021, Untuk Apa?

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 2,319 triliun untuk tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Himawan Arief Sugoto saat melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (7/9/2020).

Himawan menyatakan, usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk percepatan pelaksanaan 3 program, salah satunya untuk pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur).

"Untuk memenuhi terlaksananya program prioritas untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ketahanan pangan, penanganan permasalahan tata ruang dan pengendalian penataan ruang di wilayah Jabodetabek Punjur serta implementasi birokrasi digital melayani. Kementerian ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran Rp 2,319 triliun," ujar Himawan.

Untuk pengembangan kawasan perkotaan Jabodetabek Punjur melalui Project Management Office (PMO), anggaran yang diusulkan ialah Rp 105 miliar. Lalu untuk mempermudah investasinya, diusulkan pula anggaran RDTR OSS (One Single Submission) senilai Rp 135 miliar sehingga total usulan anggaran untuk pengembangan Jabodetabek Punjur ini adalah Rp 240 miliar.

"Ini sudah dibahas dalam rapat antara menteri-menteri bidang perekonomian di Bali 3 minggu lalu, dimana kita sampaikan usulan tersebut dalam rangka PEN," ujarnya.

Program lainnya ialah untuk penambahan kekurangan tunjangan kinerja, PTSL (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan kegiatan pendukung food estate dengan nilai Rp 1,079 triliun. Adapun, angka ini merupakan hasil bilateral meeting dengan Kementerian PPN/Bappenas dan masih didiskusikan dalam rapat antar Kementerian/Lembaga.

Lalu, anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk transformasi digital di Kementerian ATR/BPN senilai Rp 1 triliun.

"Menteri Keuangan sebelumnya sudah menyampaikan akan mengalokasikan Rp 1 triliun untuk transformasi digital di Kementerian ATR/BPN," kata Himawan.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani pandemi virus corona Covid-19.

2 dari 2 halaman

Kemenkeu usul Anggaran Rp 43,307 Triliun di 2021

FOTO: Sri Mulyani Bahas Program PEN Bersama Komisi XI DPR — Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2020). Rapat di antaranya membahas perkembangan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan anggaran Rp 43,307 triliun untuk 2021. Usulan anggaran tahun depan ini lebih rendah dari anggaran tanun ini yang sebesar Rp 44,39 triliun.

"Pagu anggaran Kemenkeu Tahun Anggaran (TA) 2021 yang diusulkan Rp 43,307 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dalam rapat kerja bersama Komisi XI tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun 2021, di Jakarta, Senin (6/9/2020).

Berdasarkan sumber dana, pagu anggaran Kemenkeu untuk tahun anggaran 2021 terdiri dari rupiah murni sebesar Rp 34,800 triliun dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp 8,507 triliun.

Suahasil menjelaskan, anggaran kementerian yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diusulkan tersebut akan diarahkan untuk pengelolaan keuangan negara yang optimal dalam mendukung perekonomian yang produktif, inklusif dan berkeadilan.

Di mana anggaran itu akan digunakan untuk lima program di lingkungan Kemenkeu yakni kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, serta terakhir dukungan manajemen.

"Lima program ini menjadi rencana kerja kita kegiatan prioritas nasional dan prioritas unggulan apa saja yang jadi tugas Kemenkeu," kata dia.

"Dukungan manajemen besar karena sebagai dukungan manajemen gaji dari sini, yang lain itu kegiatan bukan Sumber Daya Manusia (SDM), gaji pembelian barang, tapi IT SDM ada di sini. Unit seluruh setiap eselon I ada di situ," tandas dia.