Larangan Mudik Berakhir, Menhub Terbitkan Aturan Baru Terkait Transportasi

Liputan6.com, Jakarta - Ketentuan larangan mudik yang termuat dalam sejumlah peraturan sudah resmi berakhir per 7 Juni 2020. Selanjutnya, per Senin 8 Juni 2020, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi menerbitkan aturan baru.

Aturan baru ini menyusul terbitnya Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman covid-19.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenhub PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang telah ditetapkan oleh Menhub Ad Interim Bapak Luhut Binsar Pandjaitan pada 9 April 2020.

Perubahan dalam aturan ini, misalnya adalah di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga. Dalam pasal 8A disebutkan bahwa pengendalian transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan:a. pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi darat;b. pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi laut;c. pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi udara; dand. pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan transportasi perkeretaapian.

Selanjutnya, tertulis bahwa pedoman dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan/atau Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya. Adapun pasal 8B, memuat mengenai sanksi bagi para pelanggar, yang dalam aturan sebelumnya tak disebutkan.

Dalam Pasal 8B, disebutkan bahwa operator sarana transportasi, operator prasarana transportasi, dan/ atau pengelola operasional angkutan barang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan/atau Pasal 8A dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif dimaksud yakni berupa peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau denda administratif. Sedangkan tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: