Bahlil Lahadalia Ibaratkan Kondisi BKPM Dulu Seperti Kantor Pos

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengisahkan ketika pertama kali  datang ke lembaga yang dipimpinnya saat ini. Dia mengaku kaget lantaran kondisi BKPM saat itu tak berbeda jauh seperti kantor pos.

Fungsi lembaga yang dia pimpin kala itu tidak sekedar menjalankan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Namun juga berperan sebagai pemberi cap ataupun stampel bagi pengusaha maupun investor.

"Dulu BKPM ini tukang cap. Kayak kantor pos, mengajukan lewat OSS abis itu dibawa rapat di departemen pajak," kata dia di Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Kondisi itu memang bukan seperti yang Bahlil harapkan. Sebab, jika berkaca dengan lembaga yang mengurusi investasi di Vietnam dan Thailand kondisi BKPM sangat tertinggal.

Mengingat yang mengurusi investasi kedua negara itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan izin, memberikan insentif fiskal, hingga membereskan masalah lahan untuk kegiatan investasi dan berusaha.

"Di Vietnam, BKPM itu datang orang itu kemudian mengajukan izin dia mampu menyelesaikan sendiri, dia minta insentif fiskal dia menyelesaikan sendiri, urusan tanah dia selesaikan sendiri. Di Indonesia tida. kita tidak perlu malu mengatakan kelemahan kita," jelas dia.

Melihat kondisi tersebut, dia pun sempat berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo. Dia ingin segala kewenangan izin berada satu pintu di bawah BKPM.

Atas dasar itu, kata dia kepala negara mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, yang mana kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi didelegasikan kepada Kepala BKPM.

"Alhamdulillah lewat inpres no 7 sudah terjadi pelimpahan kewenangan, seluruh izin sekarang sudah ada di BKPM termasuk insentif fiskal, tax holiday kemudian tax alowance dan pajak impor barang modal sekarang udah di BKPM," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com