Sukses

Kementerian BUMN Kaji Ulang Pembentukan Holding Pelabuhan

Era baru pelabuhan di Indonesia yang ideal adalah menjadikan pelabuhan besar yang memiliki daya saing.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian BUMN mengatakan tengah mengkaji ulang rencana pembentukan holding Pelindo atau holding pelabuhan untuk menurunkan biaya logistik yang masih tinggi.

Dikutip dari Antara, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kebijakan tersebut nantinya dapat meningkatkan tiga hal penting yakni menurunkan biaya logistik dengan sistim digitalisasi, meningkatkan volume kargo dengan meningkatkan sinergi dengan shipping line baik domestik maupun internasional. Selain itu juga kawasan untuk menyiapkan Hub yang lebih efektif kemudian menetapkan standarisasi dan spesialisasi pelabuhan dengan tepat.

Era baru pelabuhan di Indonesia yang ideal adalah menjadikan pelabuhan besar yang memiliki daya saing besar dan dapat menggerakkan kargo lebih banyak dan secara berkelanjutan bahkan dapat memperkuat sistem Tol Laut yang direncanakan Kementerian Perhubungan, maka akan disiapkan Tim Task Force untuk melakukan konsolidasi secara holistik.

 

Review tersebut merupakan hal serius yang akan dilakukan Kementerian BUMN, tercermin dari dari dipilihnya eks Deputi BUMN Hambra Samal sebagai Wakil Direktur Utama PT Pelindo II yang mendapat tugas khusus mendukung pembentukan holding.

Ia menjelaskan, secara sistem dapat terbentuk tim yang solid untuk percepatan Holding Pelabuhan I, II, III, IV dalam yang lebih singkat.

Kementerian BUMN akan mengkaji ulang rencana Holding Pelabuhan agar Pelindo I, II, III, IV lebih fokus untuk menyiapkan ekosistem dalam mendukung intergrated port network yang langsung terkoneksi dengan industri maupun strategi hilirisasi yang didekatkan ke pelabuhan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Integrasi Pelabuhan Besar

Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang mengatakan rencana memiliki pelabuhan besar yang terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing, dengan melakukan harmonisasi beberapa aturan terkait dengan bisnis pelabuhan dan pengembangan pelabuhan dengan lebih terstandar.

“Review Holding Pelabuhan juga karena Menteri BUMN menginginkan agar (Pelindo I, II, III, IV) lebih meningkatkan kinerja dengan skala besar,” ujarnya.

Farid mendukung program Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mereview holding pelabuhan. Menurutnya kondisi holding pelabuhan yang ideal memang sudah lama diharapkan untuk segera terwujud.

3 dari 3 halaman

Dirut Pelindo II Nilai Perlu Holding untuk Dongkrak Kualitas Pelabuhan

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC, Elvyn G Masassya menyebutkan saat ini pembentukan induk usaha atau holding menjadi salah satu solusi tepat untuk meningkatkan kualitas dan standar pelabuhan di Indonesia. Pemerintah lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki 4 perusahaan pengelola pelabuhan yaitu Pelindo 1, 2, 3 dan 4.

Holding dinilai sangat tepat untuk masa depan pelabuhan di Tanah Air. Pasalnya, ke empat perusahaan pelat merah tersebut akan menjadi satu standarisasi.

"Indonesia ini ada Pelindo 1,2,3 dan 4, beda area pengelolaan tapi in prinsip basis yang ditawarkan kan sama, jasa," kata dia, dalam acara diskusi di Gedung BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Pengguna jasa tentunya menginginkan biaya yang sama di masing-masing daerah. Untuk itu, perlu ada standarisasi pelayanan yang sama di seluruh pelabuhan di Indonesia mulai dari Sabang hingga Merauke.

"Bagi pengguna jasa dia ingin kualitas yang sama, dia ingin standar yang sama, dia ingin biaya atau charge yang relatif sama. Nah untuk bisa membuat ini dengan konektivitas Sabang sampai Merauke maka saya memang punya view sebaiknya Pelindo itu dijadikan holding agar satu sistem satu standarisasi operasional," ujarnya.

Dia mencontohkan, jika di Pelabuhan Tanjung Priok dalam waktu satu jam dapat mengangkat 30 peti kemas, maka di pelabuhan daerah lain pun harus sama. Begitu pula dengan standar pelayanan yang lainnya, harus seragam.

"Ini namanya standarisasi intrastructure, standarisasi operasional. Dan solusi yang paling cepat untuk itu adalah holding," ujarnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.