Sukses

Menhub: Belum Ada Pembatasan Penerbangan Asing ke Papua

Menhub menyatakan kerusuhan yang terjadi di Papua belum mempengaruhi penerbangan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, sejauh ini belum ada pembatasan terkait penerbangan asing ke Papua-Papua Barat.

Menurut dia, memang sebelum kejadian atau gejolak di Bumi Cendrawasih tersebut, penerbangan asing memang jarang.

"Bukan begitu ya. Sebenarnya, sejak kejadian pun tidak banyak penerbangan dari luar ke sana. Jadi bukan karena sekarang, karena memang sebelumnya tidak ada. (Soal pembatasan) belum kita bicarakan," ucap Budi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Dia menuturkan, soal rencana Menko Polhukam Wiranto untuk melakukan pembatasan tersebut, akan dikoordinasikan kembali.

"Belum. Mungkin dalam waktu dekat akan kita koordinasi," jelas Budi.

Dia mengungkapkan, sejauh ini baik bandara di Papua-Papua Barat, dan pelabuhan, masih berjalan normal dan baik. Semuanya telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan masyarakat di sana.

"Keamanan di Papua-Papua Barat tidak ada masalah. Di Papua, saya berkoordinasi terutama di Jayapura, mereka berkoordinasi dengan TNI-Polri, berkoordinasi dengan masyarakat. Insyaallah relatif tidak ada gangguan di Jayapura. Sejak kejadian yang masif di tempat yang lain pun, di Jayapura take off-landingnya berjalan normal," pungkas Menhub.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Menhub Ajak Swasta Bangun Transportasi di Ibu Kota Baru

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah menghitung biaya pembangunan infrastruktur transportasi di ibu kota baru, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dirinya akan menyampaikan terkait hal ini ke Presiden akhir pekan nanti.

"Saya lagi bikin, nanti disampaikan ke Presiden akhir minggu ini. Setelah itu baru dikalkulasi setelah mendapat arahan," ujar Budi di Gedung DPR, Selasa (03/09/2019).

Pembangunan infrastruktur ibu kota baru nantinya akan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Saat ditanya kemungkinan perusahaan asing untuk bergabung, Budi menyambut hangat hal tersebut.

"Sebenarnya bukan asing ya, tapi skemanya KPBU, jadi LRT, kereta, pelabuhan, bandara, kalau asing mau masuk, ya, welcome saja," ungkapnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.