Sri Mulyani Siap Penuhi Janji Jokowi Soal Penurunan Pajak Perusahaan

Tidak hanya PPh Badan pemerintah juga akan terus fokus menarik pajak dari ekonomi digital atau e-commerce. Sehingga ke depan, ada kesetaraan perpajakan antara konvensional dan digital.

"Ini tidak hanya tarif tapi kita juga akan mengadress isu-isu selama ini yang dekat dengan masyarakat, termasuk ekonomi digital di situ. Kita akan melihat dari sisi PPN dan dari sisi tatakelola bagaimana kita mengelola perpajakan secara lebih kredibel dan dipercaya," jelasnya.

Meski demikian, rencana-rencana tersebut tetap akan mempertimbangkan keuangan negara. Bendahara negara akan terus memantau bagaimana dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun berjalan.

"Ini yang sedang kita siapkan, kita tentu terus mendapatkan arahan dari Bapak Presiden sekaligus juga kita mengelola APBNnya. Karena setiap perubahan pajak pasti mempengaruhi APBN secara langsung. Jadi kita harus mendesign APBN tahun 2020 dan seterusnya dengan antisipasi reform tersebut," tandasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin akan menjabarkan visi nasional yang merupakan gambaran program kerja mereka pada masa bakti 2019-2024 sore ini. Dia mengungkapkan ada beberapa hal penting yang akan dipaparkan Jokowi pada kesempatan tersebut.

Seperti diketahui, penyampaian visi nasional tersebut dijadwalkan dalam agenda Syukuran Nasional 2019 di Sentul International Convention Center, Bogor.

"Presiden juga akan menyampaikan, nanti sore saya rasa, nanti akan dilihat saja, visi bapak Presiden sebagai presiden terpilih di dalam mengisi mandat lima tahun ke depan," kata Menkeu Sri Mulyani, saat ditemui di PKN STAN, Tangerang, Minggu (14/7/2019).

Dia mengungkapkan salah satu visi utama yang bakal diteruskan oleh Jokowi adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, Jokowi akan fokus pada peningkatan kegiatan investasi den peningkatan daya saing Indonesia sehingga mampu meningkatkan ekspor dan membangun industri.

"Dan peningkatan competitiveness (daya saing) Indonesia agar kita mampu meningkatkan ekspor dan membangun industri kita sehingga kita mampu menjadi negara maju. Itu adalah suatu visi yang harus kemudian kita terjemahkan dalam kebijakan dan tentunya putusan-putusan," ujarnya.