Sukses

Pemerintah Manfaatkan Limbah Tambang Jadi Aspal

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi mengenai pengolahan limbah tambang (slag) dari smelter. Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah masih mematangkan rencana penggunaan slag untuk dikelola menjadi jalan. Selama ini limbah tambang tersebut tidak banyak dimanfaatkan.

"Kalau pemanfaatan untuk BUMN, untuk buat jalan, beton dan batako. Jadi ke pabrik semen dan macam-macam," ujar Arcandra di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/5).

Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pemanfaatan slag ini seiring dengan upaya pemerintah mendirikan lebih banyak smelter di Indonesia. Sehingga harus dicarikan solusi untuk pengolahan limbahnya.

"Karena kan pemerintah sedang mendorong untuk membangun smelter-smelter baru. Kemudian ada salah satu masalahnya adalah pemanfaatan dari slag atau sisa dari proses tambang," jelasnya.

Slag tersebut, kata Fajar, sebenarnya tidak boleh dibuang sembarangan sebab merupakan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun). Agar pengelolaannya lebih ramah lingkungan, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan membuat acuan khusus.

"Tidak boleh dibuang, karena ini sesuai dengan PP01 dikategorikan sebagai limbah berbahaya. Makanya sekarang dikoordinasikan supaya dimanfaatkan. Tidak boleh dibuang. Harus ditumpuk atau di treatment sebagai B3. Jadi mendapat ijin pemanfaatan dari KLHK," paparnya.

 

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 dari 5 halaman

Pemerintah Bakal Beri Insentif Industri Pengolahan Limbah Plastik

Pemerintah berencana memberikan insentif kepada pelaku industri yang mau berusaha di sektor pengolahan limbah plastik. Dengan begitu, diharapkan industri pengolahan limbah plastik dapat tumbuh dan memenuhi kebutuhan plastik nasional yang belum dapat dipenuhi oleh industri petrokimia.

"Justru itu gap-nya pakai recycle plastik. Recycle kita akan dorong kebijakan terkait circularekonominya. Karena itu itu menggunakan waste management, mengelola waste di mana scrap plastik itu seharusnya dikelola secara lebih baik," kata dia di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/4/2019).

Dia menjelaskan saat ini pihaknya tengah membahas upaya pengolahan limbah plastik dengan berbagai pihak. Pihak-pihak yang telah didekati Kemenperin, sebut Airlangga, seperti Pemerintah Daerah dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

"Ini kita lagi bicara dengan Pemerintah-pemerintah daerah dan Kementerian LHK bagaimana kita dorong. Bila perlu kita bahas mengenai insentifnya," jelas Airlangga.

Meskipun demikian, dia mengatakan bahwa insentif yang diberikan tentu akan berbeda dengan industri dengan nilai investasi yang besar. Sebab investasi untuk membangun industri pengolahan limbah plastik tergolong kecil.

"Tidak seperti petrokimia, karena investasinya kecil. Nanti kita bahas," tandasnya.

3 dari 5 halaman

Karet Petani Jadi Bahan Aspal Jalan Tol dan Jalan Nasional

Anjloknya harga karet di pasar membuat resah seluruh petani karet, khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel). Para petani bahkan membandingkan harga karet di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Harga karet yang berkisar antara Rp 6.000 hingga Rp 8.000 per Kilogram dirasa para petani karet di Kecamatan Air Kumbang Kabupaten Banyuasin Sumsel sangat rendah.

Tumini, petani karet di Kabupaten Banyuasin mengatakan, dia ingin harga karet bisa tinggi seperti masa kepemimpinan SBY.

"Maunya harga seperti dulu, bisa mencapai Rp 22.000 per Kg. Itu di masa Presiden SBY. Kalau sekarang harganya rendah sekali," ujarnya kepada Liputan6.com, Sabtu (9/3/2019).

Saat ini harga karet hanya Rp6.000 hingga Rp8.000 per Kg. Harga jual ini tidak menguntungkan dibanding biaya operasional yang dikeluarkan.

Untuk menyambung hidup, mereka pun akhirnya menebang pohon karet dan menanam nanas dan sawit sebagai gantinya.

Menteri PUPR Basuki Muljono mengatakan, karet petani sudah diserap untuk aspal karet di jalan tol dan jalan nasional. Bahkan jalan di Sumsel menjadi salah satu yang menggunakan aspal karet. Pemerintah pun membeli harga karet petani sebesar Rp 9.500 per Kg.

"Sudah ada sekitar 3.000 ton karet yang diserap. Harga karet dari petani juga sebesar Rp 9.500 per Kg," ungkapnya.

Kementerian PUPR akan melanjutkan program pembangunan di ruas jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah lain. Dengan mengacu Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) sebagai modal pembangunan.

"Tidak perlu ada Instruksi Presiden sebagai payung hukum. Kita cukup gunakan NSPM dengan didukung surat edaran ke kepala daerah nantinya," ujarnya.

4 dari 5 halaman

Jokowi Minta Kementerian PUPR Bangun Jalan Provinsi Pakai Aspal Karet

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memakai aspal bercampur karet untuk membangun jalan.

Perintah ini berlaku untuk pembangunan jalan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, penggunaan aspal bercampur karet baru diterapkan di tiga provinsi, yakni Sumatera Selatan, Riau dan Jambi.

"Sekarang jangan hanya di tiga provinsi. Perintahkan semua provinsi kalau aspal jalan pakai karet. Sehingga kita tidak bergantung pada pasar luar negeri," ujar Jokowi, saat bertemu petani karet di perkebunan rakyat Desa Lalang, Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Sabtu (9/3/2019).

Ia menuturkan, berdasarkan laporan yang dia terima, hasil pembangunan jalan menggunakan aspal bercampur karet sangat bagus. Selain tak mudah rusak, juga dapat mengurangi kebisingan jalan raya.

Kendati demikian, lanjut Jokowi, harga karet terbilang cukup mahal sehingga membutuhkan anggaran lebih dalam pembangunan jalan. "Sudah dicoba dan hasilnya bagus. Tapi 'pak harganya lebih mahal dikit'. Tidak apa-apa, beli. Saya perintahkan," ujar dia.

Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memerintahkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengurangi pengiriman bahan mentah karet keluar negeri. Presiden Jokowi ingin ada perusahaan dalam negeri yang mengelola langsung bahan mentah karet.

"Kita harus punya pabrik di sini sehingga tidak usah jauh-jauh. Karena pasar dunia sukanya mengatur. Kelihatan setok karet banyak tahan dulu, harga jatuh baru dibeli," kata dia.

5 dari 5 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Erick Thohir Sebut Ahok Harus Mundur dari Partai Jika Jadi Bos BUMN
Artikel Selanjutnya
Kuartal III 2019, BTN Peroleh Laba Rp 801 Miliar