Sukses

Rhenald Kasali: Sharing Cost Biasa dalam Penyelenggaraan Kegiatan

Liputan6.com, Jakarta - Guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia‎ (UI) Rhenald Kasali ikut angkat bicara mengenai unggahan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengenai kunjungan presiden yang disebut difasilitasi oleh BUMN.

Rhenald menjelaskan, sebenarnya permasalahan tersebut sederhana tetapi diperumit. Dampaknya, sekan-akan kunjungan presiden ke Garut yang ada hubungannya dengan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) semua difasilitasi oleh sebuah BUMN.

Padahal sebenarnya surat tersebut sangat mudah dipahami yaitu ada kegiatan yang difasilitasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN ) dalam hal ini melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Namun di luar itu juga ada porsi kegiatan yang difasilitasi oleh BUMN.

Menurut Renald Kasali, hal tersebut justru menunjukkan tata kelola yang baik, dalam bahasa yang santun. Artinya karena ada kegiatan yang menguntungkan BUMN yang meluncurkan produk untuk BUMDES, maka kegiatan itu harus dibiayai oleh BUMN.

"Sedangkan karena pada saat yang bersamaan juga ada porsi kegiatan kementerian, maka di surat itu disebutkan bahwa kementerian menanggung biaya makan peserta," jelas dia, Senin (21/1/2019). 

Pendiri Rumah Perubahan tersebut menyatakan bahwa sharing cost adalah hal yang biasa saja dalam setiap penyelenggaraan kegiatan. Bahkan para auditor BPK selalu menekankan agar setiap aktivitas yang manfaatnya bukan dinikmati sendiri, biayanya pun harus dibebankan pada pihak yang menikmati manfaatnya.

Dalam metode akuntasi, ada cukup banyak metode yang bisa dipakai dan dapat dibenarkan. Salah satunya, adalah Activity-Based Costing atau ABC. "Memang begitulah selayaknya pencatatan dan pembebanan. Siapa menikmati manfaatnya, dia yang menanggung beban biayanya," tutup dia. 

2 dari 3 halaman

BNI bersama Kemendes Dukung Pengembangan BUMDes di Garut

Sebelumnya, PT BNI menegaskan jika kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Kemendesa) selama ini ditujukan untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kemendesa bekerja sama dengan BNI bertujuan untuk mendorong Pembentukan dan pengembangan BUMDES di seluruh Indonesia sehingga seluruh program yang masuk ke desa benar-benar didukung oleh kelembagaan ekonomi yang kuat di desa seperti BUMDES.

"Bentuk-bentuk program yang dilakukan meliputi Pelatihan pengelola BUMDES dan menjadi BUMDES sebagai Agen46 dimana BNI bisa memanfaatkan BUMDES sebagai agen tanpa harus membuka cabang atau unit baru yang membutuhkan biaya tinggi tetapi cukup dengan bermitra degan BUMDES saja," jelas Corporate Secretary BNI, Kiryanto dalam keterangannya, Minggu (20/1/2019).

Selain itu BNI juga memberikan KUR kepada mitra usaha BUMDES yang ada di desa-desa. Dalam pelaksanaan kegiatan program kerjasama pengembangan BUMDES, di beberapa kesempatan BNI memberikan dukungan pembiayaan pelatihan.

Dukungan tersebut semata merupakan dukungan kepada mitra kerja BNI dalam konteks kerjasama yg bersifat bisnis antar lembaga, sebagaimana BNI melakukan dengan lembaga-lembaga lainnya.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Rhenald Kasali Prihatin Banyak Opini Miring Terkait Freeport
Artikel Selanjutnya
Rhenald Kasali: Divestasi Freeport dan Mengapa Kita Harus Beli 'Sahamnya'