Sukses

Jokowi: Dana Desa Rp 187 Triliun Bukan Hanya untuk Infrastruktur

Presiden Jokowi menegaskan, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah dalam 4 tahun terakhir bukan hanya untuk membangun infrastruktur

Liputan6.com, Jakarta - Dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah dalam 4 tahun terakhir bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga untuk membangun sumber daya manusia, membangun lingkungan kasih sayang di perdesaan-perdesaan.

“Kemarin tiga tahun kita konsentrasi fokus membangun infrastruktur, tapi ke depan penting bagi kita untuk membangun sumber daya manusia, menyiapkan anak-anak, kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat, termasuk Bumdes (Badan Usaha Milik Desa),” kata Presiden Joko Widodo Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id, Senin (8/10/2018)

Dikutip dari data yang disampaikan Menko PMK Puan Maharani, Jokowi mengemukakan, pada 2015 anggaran Dana Desa sebesar Rp 20 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 47 triliun, tahun 2017 naik jadi Rp 60 triliun, dan tahun 2018 ini sebesar Rp 60 triliun. Sementara tahun depan dianggarkan Rp 73 triliun.

“Uang segede itu, artinya total sampai sekarang saja sudah Rp 187 triliun, sampai akhir tahun ini. Hati-hati mengelola dana sebesar ini, Rp 187 triliun, belum lagi ditambah tahun depan Rp 73 triliun,” tutur Jokowi.

Jokowi mengingatkan, dana yang besar seperti ini harus tepat sasaran. Oleh sebab itu, ada yang namanya pendamping desa. “Ini yang penting sekali peranannya,” ujarnya.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Dana Rp 187 triliun harus memberikan manfaat bagi rakyat desa

Jokowi menegaskan, munculnya angka Rp 187 triliun itu harus betul-betul memberikan manfaat bagi rakyat desa, bagi masyarakat desa. Ia mengajak semua pihak terkait untuk membuat bagaimana agar Dana Desa ini betul-betul bermanfaat.

“Artinya apa? Pembangunan desa tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh nanggung-nanggung, tidak boleh basa-basi. Ini harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, perlu mengingatkan, terutama kepada para pendamping dan pengguna anggaran agar pembelian barang-barang itu pembeliannya di desa dan sekitarnya. Mungkin bisa di desa, kalau enggak bisa di kota/kecamatan.

“Jangan sampai uang yang sudah masuk desa itu dibelikan ke kota. Hati-hati,” tuturnya seraya menyampaikan harapannya agar Dana Desa sebesar Rp 187 triliun, yang nanti masih akan ditambah lagi Rp 73 triliun itu, mutarnya di desa terus.

Jokowi pun memberikan beberapa contoh, misalnya untuk membangun irigasi, membangun jalan, agar batunya dibeli dari desa, atau bisa dengan menggerakkan masyarakat untuk cari batu di sungai.

“Pasir beli dari desa itu, atau kalau enggak dari desa itu paling tidak di lingkup kecamatan. Semen, meski di kota kita beli bisa Rp 2.000-Rp 3.000 lebih murah. Tetap belilah di desa, mahal dikit enggak papa, tapi uangnya beredar di desa,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjutnya, manfaat pembangunan desa ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat desa, bisa mengurangi kemiskinan di desa, bisa mengurangi kesenjangan di desa dan kota. Dan yang paling penting juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Untuk informasi, dalam kesempatan itu, tampak hadir Menko PMK Puan Maharani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo, Seskab Pramono Anung, Bupati Deli Serdang, pendamping desa profesional provinsi Sumatera Utara, pendamping inovasi desa, kader Posyandu, dan kader Paud.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.