Kata Pengusaha soal Kebijakan Harga Khusus Batu Bara buat Domestik

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), menilai kebijakan pemerintah dalam mengatur harga khusus batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) masih menjadi masalah yang kompleks. Sebab, kebijakan ini akan memberi dampak kepada sektor-sektor yang terlibat.

Direktur Eksekutif APBI, Hendra Sinadia, mengakui kebijakan DMO ini memang tidak mudah dalam pelaksanaannya. Apalagi untuk bisa menyatukan empat kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha, Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada satu pandangan yang sama dari seluruh sektor terkait.

"Berbicara DMO mungkin kita tarik ke belakang dulu samakan perspektif kita mengenai batu bara. Kita berbicara mengenai dampak batu bara," kata Hendra dalam diskusi yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Hendra mengatakan, dari sisi pengusaha batu bara, pada dasarnya adalah memaksimalkan dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di dalam negeri. Untuk kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi ke masyarakat bahkan negara.

"Jadi banyak hal yang dilakukan oleh pengusaha terkait dengan batubara," ujar dia.

Namun, karena ada aturan yang mematok harga batu bara lebih rendah justru membawa dampak negatif bagi para pelaku ushaha. Padahal menurut dia, harga batu bara berada di level yang lebih baik sejak akhir 2016.