Sukses

Top 3 : Reaksi Menteri Susi Disebut Prabowo soal Kebocoran Uang Negara

Tiga berita terpopuler pilihan pembaca Liputan6.com. Simak ulasannya.

Liputan6.com, Jakarta - Setelah mengkritisi utang Indonesia yang hampir menembus Rp 9.000 triliun dan dianggap sudah membahayakan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menyinggung soal kebocoran uang negara yang menyeret nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Susi pun yang mendengar pernyataan tersebut angkat bicara. Ia mengakui bahwa kebocoran uang negara juga menjadi sorotan pihak lain, seperti Bank Dunia.

Terkait tudingan kebocoran uang negara di sektor perikanan yang mencapai Rp 2.000 triliun, diakui Susi terjadi saat masih marak pencurian ikan (illegal fishing) di laut Indonesia. Namun kini sudah jauh berkurang.

Berita soal jawaban Menteri Susi atas pernyataan Prabowo tersebut mencuri perhatian para pembaca Kanal Bisnis Liputan6.com. Berikut tiga artikel populer yang dirangkum Rabu (27/6/2018):

1. 7 Jurusan Kuliah yang Bisa Membawa Masa Depan Cerah, Apa Saja?

Di zaman yang sudah semakin canggih, perkembangan tak hanya ditunjukkan dari segi teknologi saja, tapi juga dari dunia kerja. Jika pada era di bawah tahun 90-an, lulusan sarjana masih bisa dihitung dengan jari, kini jumlahnya semakin tahun semakin bertambah dua kali lipat, bahkan bisa mencapai ribuan jumlah setiap tahunnya.

Hal ini dikarenakan tuntutan persyaratan yang diberikan oleh perusahaan atau instansi kerja yang mengharuskan calon pegawainya memiliki status pendidikan lulus sarjana sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sudah semakin meningkat. Tapi dampak dari hal tersebut adalah semakin ketatnya persaingan dalam dunia kerja.

Berita selengkapnya baca di sini

2. Disebut Prabowo soal Kebocoran Uang Negara, Ini Kata Menteri Susi

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran uang negara. Kali ini, mantan Danjen Kopassus itu menyeret nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang pernah menyebut ‎soal kebocoran uang negara di sektor perikanan yang mencapai Rp 2.000 triliun.

Menanggapi hal ini, Susi mengatakan masalah kebocoran tersebut bukan hanya disebut oleh satu dua orang saja, bahkan Bank Dunia (World Bank) juga menyebutkannya. Hal ini menimbulkan kerugian yang besar bagi negara.

"Ya bukan kata Pak Prabowo saja, World Bank, semua juga menghitung kerugian negara besar sekali dan itu memang kerugian besar," ujar dia.

Berita selengkapnya baca di sini

3. Janji Luhut Jika Tuduhan Fahri Hamzah soal Tiang LRT Benar

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menaruh curiga dengan struktur Light Rail Transit (LRT) yang tengah dibangun di Jakarta. Ia melihat adanya keganjilan karena pembangunan tiang pancang LRT terlalu tinggi.

"Saya memang melihat ganjil itu LRT yang tiangnya tinggi-tinggi itu. Kenapa bikin LRT tiangnya tinggi-tinggi, ya kan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin, 25 Juni 2018.

Fahri heran pemerintah tidak membuat LRT di bawah tanah. Sebab, menurutnya, pembangunan tiang pancang yang tinggi akan membuat biaya membengkak.

Berita selengkapnya baca di sini.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Prabowo Kritik Utang RI Rp 9.000 Triliun, Sri Mulyani Beri Jawaban Menohok

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) secara hati-hati yaitu dengan mengikuti perundang-undangan dan mengikuti indikator-indikator kesehatan keuangan. Dia juga memastikan pemerintah akan menjaga keuangan negara dengan baik.

Pernyataan Sri Mulyani tersebut untuk menepis pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang melontarkan kritik atas utang Indonesia saat ini. Prabowo menyatakan total utang sampai saat ini hampir mencapai Rp 9.000 triliun. Jumlah itu merupakan gabungan seluruh komponen seperti utang pemerintah, utang BUMN, ditambah dengan utang lembaga keuangan.

"Yang saya ingin komentari, pemerintah itu tetap akan menjaga pengelolaan keuangan negara dan APBN secara hati-hati yaitu ikuti perundang-undangan, mengikuti indikator kesehatan keuangan. Jadi kami bisa menjaganya secara baik," ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada 25 Juni 2018.

Sri Mulyani menjelaskan, jumlah utang yang digabung sebanyak Rp 9.000 triliun sudah memiliki tanggung jawab dari masing-masing entitas. Sehingga, tidak sesuai jika kemudian total utang secara keseluruhan langsung dibandingkan dengan negara lain.

"Di dalam mengelola seluruh perekonomian masing-masing entitaskan punya tanggung jawab. Jadi kalau dari sisi perekonomian, kita bisa saja membuat keseluruhan utang termasuk negara lain buat keseluruhan negara-negara perekonomian bisa utang rumah tangga, korporasi, utang BUMN, utang lembaga keuangan, pemerintah," jelasnya.

"Jadi kalau membahas ya konsisten saja. Kalau utang korporasi, ya dia dibandingkan volume korporasi. Kalau BUMN dibandingkan total aset dan revenue-nya. Utang rumah tangga ya terhadap perbandingan yang sama juga," tambahnya.

Lebih lanjut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, hingga 31 Mei 2018 posisi utang Indonesia sebesar Rp 4.169 triliun.

"Posisi utang pemerintah pada Mei Rp 4.169 triliun. Itu dibanding seluruh PDB tetap di bawah 29 persen kan sekitar itu," tandas Sri Mulyani. 

 

Reporter : Anggun P. Situmorang

Sumber : Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.