Sukses

Menteri Susi: Kami Punya Data dan Semua Persoalan di Perikanan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan jika Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki data dan semua persoalan menyangkut kondisi perikanan di Indonesia.

Ini dikatakan Susi untuk menanggapi pernyataan jika pasokan ikan yang melimpah di Indonesia seiring aksi pemberantasan aksi pencurian ikan (Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) belum dimanfaatkan maksimal, baik oleh nelayan ataupun pemerintah dalam meraup penerimaan negara.

Seperti mengutip twit Menteri Susi pada akun media sosial @susipudjiastuti, Sabtu (13/1/2018). "Sebaiknya Pak Siswanto menyebutkan perusahaan yang mana? apa di bagian Timur itu, namanya? produksinya? supaya saya bisa jawab langsung. Satu persatu karena kami punya datanya dan semua persoalannya," kicau Susi.

Sebelumnya, Director The National Maritime Institute (NAMARIN) Siswanto Rusdi mengatakan, sebenarnya potensi perikanan di laut indonesia ini bisa menjadi penyumbang pendapatan negara paling dominan.

"Namun ini masih belum dimanfaatkan. Harusnya pengusaha diberi peluang untuk pengembangan industri perikanan. Tidak hanya penenggelaman kapal saja, tapi pengusaha juga perlu diayomi," kata dia.

Menurut dia, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, tidak cukup dengan hanya menangkap ikan, kemudian dijual di pasar. Namun, juga harus diimbangi dengan peningkatan industri perikanan.

Dengan banyaknya industri berbasis perikanan, nantinya membantu meningkatkan nilai tukar nelayan-nelayan.

"Sekarang nelayan kecil dikasih cantrang, sementara pengusaha suruh beli sendiri. Pengusaha itu sudah banyak utang, sekarang disuruh utang lagi cantrang yang harganya Rp 500 jutaan, kan berat," tegas dia.

Kata dia, paling tidak Susi bisa bekerja sama dengan pihak perbankan mengenai kemudahan dan keringanan pinjaman yang dilakukan para nelayan. "Kalau nelayan dan pengusaha ini jalan bareng, pasti lebih bagus," dia menandaskan.

 

Tonton Video Pilihan Ini:

 

1 dari 2 halaman

Kinerja KKP

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti mengatakan, kinerja KKP bisa diukur dari pasokan serta harga ikan di pasaran.

"Kalau saya sih parameter kinerja Kementerian Perikanan dan Kelautan itu berapa stok dan harga ikan di pasar," kata dia menjawab pesan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (12/1/2018).

Dia menuturkan, harga ikan dari pasar tradisional hingga pasar modern sudah murah. Menurutnya, itu menunjukkan pasokan ikan melimpah. "Sekarang di pasar becek, di mal, supermarket, ikan melimpah itu kok gede-gede, harganya murah," ujar dia.

Turunnya harga ikan memberi dampak pada penurunan daging sapi. Sebab, harga ikan murah membuat masyarakat terus memburu ikan. Permintaan daging sapi pun juga turun sehingga harganya ikut turun. "Harga ikan murah berefek pada turunnya harga daging sapi, karena orang beralih ke ikan," tukas dia.

Untuk diketahui, sepanjang 2017, KKP telah menenggelamkan 127 kapal pencuri ikan. Sementara selama periode 2014-2017, sebanyak 363 kapal pencuri ikan telah ditenggelamkan.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Nilanto Perbowo mengatakan, salah satu capaian prioritas di tahun lalu, yaitu penangkapan kapal-kapal yang melakukan tindak pencurian ikan atau illegal fishing.

Selama 2017, KKP telah memeriksa 3.727 kapal perikanan di wilayah laut Indonesia. Dari jumlah tersebut, 132 kapal ditangkap yang terdiri dari 85 kapal asing dan 47 kapal Indonesia. Penangkapan kapal-kapal tersebut karena terdapat bukti yang cukup telah melakukan illegal fishing.

"Sejumlah kapal asing yang ditangkap tersebut didominasi oleh kapal berbendera Vietnam sebanyak 68 kapal, Filipina 5 kapal, Malaysia 11 kapal, dan Timor Leste 1 kapal," ujar dia di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Sementara dalam hal penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, sepanjang 2017 KKP bersama TNI Angkatan Laut dan Polri melalui koordinasi Satuan Tugas (Satgas) 115 telah menenggelamkan 127 kapal.

Dari 127 kapal yang ditenggelamkan tersebut, terbanyak berasal dari Vietnam sebanyak 90 kapal, 19 kapal asal Filipina, 13 kapal asal Malaysia, 4 kapal asal Indonesia, dan 1 kapal asal Thailand.

Sementara itu, selama periode 2014-2017, KKP bersama pihak-pihak terkait telah menenggelamkan 363 kapal pencuri ikan. Rinciannya, Vietnam sebanyak 188 kapal, Filipina 77 kapal, Malaysia 55 kapal, Thailand 22 kapal, Indonesia 19 kapal, China 1 kapal, dan 3 kapal dari negara lainnya. "Dari 2014-2017 total ada 363 kapal ilegal," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Artikel Selanjutnya
Pesan Menko Luhut kepada Pengusaha Batu Bara
Artikel Selanjutnya
Cerita Menteri Susi Manfaatkan Teknologi Digital buat Berantas Pencurian Ikan