Sukses

Pemerintah Berhasil Nasionalisasi Aset Negara yang Dikuasai Asing

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah telah berhasil mengalihkan aset negara berupa sumber daya alam yang sebelumnya di kuasai oleh asing. Saat ini, aset-aset tersebut dikelola oleh perusahaan pemerintah dan perusahaan nasional.

Jokowi mengatakan, sumber daya alam yang berhasil diambil alih dari pihak asing diantaranya adalah Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) Mahakam di Kalimantan Timur. Sebelumnya, Blok Mahakam dikelola oleh perusahaan migas asal Prancis PT Total Indonesia E&P bersama perusahaan migas asal Jepang Inpex Coorporation.

Kemudian tahun lalu pemerintah telah memutuskan, Blok Mahakam dikelola PT Pertamina (Persero), setelah masa kontrak kedua perusahaan asing‎ tersebut habis pada akhir 2017.

"Saya hanya ingin sedikit cerita mengenai beberapa aset besar yang dulunya dikuasai asing, misalnya Blok Mahakam yang dulunya dimiliki Jepang tahun lalu diambil alih pemerintah diberikan ke Pertamina," kata Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat dengan tema "Arus Baru Ekonomi Indonesia" yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).

Pengambilalihan aset negara dari tangan asing juga terjadi pada perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan ‎tembaga di wiayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energi, setelah itu kemudian Newmont Nusa Tenggara diubah namanya menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

"Newmont, tambang emas terbesar di Nusa Tenggara ini diambil alih semuanya oleh pengusaha nasional," tutur Jokowi.

Menurut Jokowi, meski Newmont diakuisisi perusahaan swasta, tetap ada peran pemerintah dalam proses peralihan kepemilikan tersebut.‎ Jokowi pun berharap kedepannya akan ada lagi aset negara yang dikuasai asing beralih ke pihak nasional.

"Atas dukungan pemerintah sudah dimiliki swasta kita, Pak Arifin Panigoro, ini satu-satu jangan diminta semuanya‎," tutup Jokowi. (Pew/Gdn)

Loading