Investor Farmasi Tiongkok Minat Tancap Modal di Indonesia

20160108-BKPM-Siapkan-5-Strategi-Jakarta-AY — Kepala BKPM, Franky Sibarani menjelaskan strategi kejar target investasi 2016 kepada wartawan, Jumat (8/1). BKPM menyiapkan 5 langkah strategi mendukung pertumbuhan investasi tahun 2016. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Perusahaan farmasi asal Tiongkok menyatakan minat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Minat tersebut disampaikan setelah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani melakukan kunjungan ke tiga kota di Tiongkok yakni Qingdao, Hangzhou, dan Shanghai.

Franky mengatakan, minat investor Tiongkok bertepatan dengan rencana pemerintah mendorong industri farmasi.

"Timingnya tepat karena setelah revisi daftar negatif investasi (DNI). Apalagi saat ini, pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri untuk mendorong industri farmasi dalam negeri," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, MInggu (19/6/2016).

Franky mengatakan, pada kunjungan itu terdapat empat perusahaan di sektor farmasi yang hadir dalam pertemuan di Shanghai. Frangky mengatakan, investor tersebut menanyakan regulasi mengenai kepemilikan asing.

"Mereka menanyakan mengenai regulasi terbaru terutama terkait dengan kepemilikan asing serta beberapa peraturan penunjangnya," kata dia.

Franky mengatakan, kebutuhan akan obat dan alat kesehatan akan terus meningkat ke depannya. Apalagi, pemerintah memiliki program jaminan kesehatan nasional yang berpotensi meningkatkan kebutuhan akan obat dan alat kesehatan.

Dia menerangkan, saat ini 96 persen bahan baku yang digunakan industri farmasi diperoleh melalui impor sehingga pemerintah mendorong industri bahan baku dalam negeri dengan membukanya 100 persen asing.

"Bapak Presiden Joko Widodo mengharapkan pada tahun 2019, pemenuhan kebutuhan bahan baku obat dalam negeri bisa mencapai 50 persen," kata dia.

Dia mengatakan, pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp 67,2 triliun untuk kesehatan yang di antaranya untuk mendukung program jaminan sosial.

"Hingga saat ini, pemerintah juga terus berupaya untuk memetakan dan melakukan penyederhanaan perizinan khususnya di bidang farmasi. Serta menyelesaikan rencana pembentukan standar mutu produk farmasi dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), diharapkan industri farmasi Indonesia bisa berkontribusi besar dalam pemenuhan pasar ASEAN," ujar dia. (Amd/Ahm)