Kadin: Tugas BUMN Bukan Cari Untung

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap peran dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini sebagian besar peran yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMD semakin berorientasi kepada keuntungan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Suryani SF Motik mengatakan, seharusnya tujuan dari berdirinya BUMN dan BUMD ini bukan untuk mencari keuntungan, tetapi lebih sebagai perwakilan negara untuk mendorong kemakmuran masyarakat. "Mestinya dibedakan antara fungsi BUMN dan BUMS (perusahaan swasta). BUMN atau BUMD ini punya tugas kenegaraan, yang tidak bisa dilakukan oleh negara itu dilakukan oleh BUMN," ujarnya di Jakarta, Sabtu (19/12/2015).

Suryani mencontohkan, selama ini masyarakat di daerah terpencil masih mengalami kesulitan soal alat transportasi, sehingga tidak jarang distribusi barang dan perputaran uang di daerah terpencil tersebut sangat sulit. "Misalnya penerbangan perintis yang sulit ke daerah, itu tugasnya BUMN atau BUMD. Atau juga soal pelabuhan-pelabuhan kecil. Jadi indikator kinerjanya harus beda ke BUMS, yang berorientasi pada profit," kata dia.

Contoh lain, tugas dari perbankan BUMN seharusnya bukan hanya untuk menciptakan profit sehingga bisa memberikan penerimaan bagi negara. Tetapi seharusnya perbankan pelat merah ini bekerja untuk mendorong terjadi kegiatan ekonomi di masyarakat. "Bank Mandiri, BRI, BNI, jangan hanya dilihat profit saja, tetapi bagaimana perannya untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Peran Bank Mandiri, BRI, BNI dilihat dari seberapa banyak uang yang disalurkan ke dunia usaha, bukan beli SUN (surat utang negara), disalurkan ke SBI (Sertifikat Bank Indonesia)," jelasnya.

Suryani juga mengkritik pernyataan Direktur Utama Pelindo II, RJ Lino yang menyebutkan bahwa ia telah membuat perusahaan BUMN tersebut menjadi perusahaan yang kaya raya. "Pernyataan Lino yang menyebut I'm make this company so rich, itu salah. Tugas dia harusnya bagaimana memotong dwelling time. Kalau orang mau kirim barang bisa cepat," tandasnya.

Sebelumnya, RJ Lino memang sempat mengungkapkan kekecewaannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil melalui sambungan telepon di tengah-tengah penggeledahan yang sedang berlangsung di kantornya pada akhir Agustus 2015. Lino mengaku kecewa karena penggeledahan dilakukan saat dirinya belum dimintai keterangan oleh pihak kepolisian.

"Kalau Presiden (Jokowi) tidak bisa clear (menyelesaikan), saya berhenti. Susah ini kalau benar ini negeri begini. Kami kayak dihukum oleh media," kata RJ Lino. "Begitu saya datang, media begitu banyak. Saya seperti dibuat kriminal. Come on pak, I made this is company so rich, saya dihukum seperti ini, enggak fair pak," seru Dirut Pelindo II tersebut kepada Sofyan. (*)


**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6