BTN Mendapat Kado Dua Kali dari SBY

Liputan6.com, Jakarta Karyawan PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) menganggap penundaan rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Surat Edaran Sekretaris Kabinet menjadi kado kedua untuk BTN.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja BTN, Satya Wijayantara mengatakan Presiden SBY telah memberikan kado kedua bagi bangsa Indonesia.

Kado pertama diberikan SBY pada 2005. Saat itu SBY yang didukung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla, komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi XI DPR sepakat untuk mempertahankan Bank BTN sebagai bank tunggal yang fokus pada pelayanan rumah untuk rakyat.

"Kado kedua yaitu melalui pengumuman Sekretaris Kabinet, Pak Dipo Alam melakukan mengumumkan langkah penyelamatan kebutuhan papan buat bangsa Indonesia dari tangan neoliberalisme," kata Satya, dalam aksi damai karyawan BTN, di depan Istana Negara, Jakarta, Minggu (27/4/2014).

Satya menambahkan, Pemerintah harus punya komitmen mendukung rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dalam kepemilikan rumah, karena tugas dan porsi Pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya.

"Tentunya mengingat pembangunan perumahan sangat penting bagi kehidupan rakyat, karena rumah bukan sekedar tempat tinggal," ungkapnya.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam telah mengirimkan Surat Edaran Nomor SE-05/Seskab/IV/2014 kepada Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan pejabat setingkatnya. Intinya, mencegah pembuatan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kontroversi.

"Maka kiranya rencana pengalihan kepemilikan saham pada BTN ke Bank Mandiri yang berkembang dan berpotensi meresahkan masyarakat pada umumnya dan karyawan BTN untuk ditunda sampai ada kejelasan yang komprehensif rencana pengalihan kepemilikan saham yang dimaksud," pungkas Dipo.