Sukses

Tiga Pekerjaan Rumah Presiden Baru di Industri Pertanian

Indonesia diharapkan bisa menjadi prestasi swasembada beras yang telah dicapainya selama 2013.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengklaim Indonesia telah berhasil kembali menciptakan swasembada beras pada 2013 ditandai tidak adanya aktivitas impor beras dari luar negeri. Dengan akan adanya peralihan kepemimpinan, tugas presiden baru untuk tetap mempertahankan kemajuan sektor pertanian nasional.

Direktur utama (Dirut) perusahaan penyedia benih, PT Sang Hyang Seri (Persero), Upik Ruslina Wasrin menilai prestasi swasembada beras harus terus dijaga, bahkan ditingkatkan pada masa kepemimpinan selanjutnya.

Upik menilai, setidaknya terdapat tiga hal yang harus segera direalisasikan oleh pemerintahan baru mendatang. Pertama, pemerintah harus terus meningkatkan produktivitas para petani yang hasilnya akan turut menciptakan kesejahteraan para petani.

"Salah satu upayanya meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan menampung semua hasil produksi petani, yaitu melalui BUMN," ungkapnya seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/2/2014).

Keterlibatan BUMN diharapkan memberikan kepastian pembelian bagi petani dan mengurangi ketergantungan para petani pada tengkulak yang membeli produk petani dengan harga murah. Pemerintahan baru juga diimbau menggiatkan penerapan sistem resi gudang yang lebih luas untuk membantu meringankan kebutuhan dana petani.

Kedua, pemerintah harus segera merealisasikan terciptanya asuransi pertanian yang sampai saat ini masih terus digodok oleh Kementerian Pertanian.

"Asuransi pertanian yang dirancang untuk mengurangi risiko bencana terhadap hasil pertanian masih belum berjalan. Nantinya segala risiko petani misalnya serangan hama, akan ditanggung oleh perusahaan asuransi," paparnya.

Langkah terakhir yang harus direalisasikan Presiden pengganti Susilo Bambang Yudhoyono adalah program subsidi bunga bank untuk sektor pertanian. Cara ini akan memudahkan petani meminjam uang ke bank untuk biaya pengolahan lahan. 

"Hal seperti ini dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dan Jepang," kata Upik. (Yas/Shd)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.