Ketua MPR Ahmad Muzani dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan memimpin delegasi Indonesia ke Masyhad, Iran.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah meminta pemerintah pusat segera menyalurkan dana bagi hasil (DBH).
Dalam kesempatan tersebut, PM India Modi dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan para anggota dewan.
Keduanya bersama pimpinan MPR, DPR, dan DPD menunggu kedatangan Modi di Gedung Nusantara IV sebelum agenda resmi dimulai.
Menurutnya, hal itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022.
Liriknya dinilai sangat merendahkan martabat perempuan.
Menurut Selly, lagu tersebut tak boleh dianggap sebagai humor atau candaan.
DPR akan menindaklanjuti putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026 tentang kepala daerah tetap dipilih rakyat.
Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menjelaskan faktor penyebab tewasnya lima calon manajer KDMP saat Latsarmil dan alasan pembekalan nilai kemiliteran.
Penyebab meninggalnya lima peserta berbeda-beda. Apa saja?
Lima calon manajer kopdes meninggal selama mengikuti pelatihan.
Fokus pembahasan saat ini tetap pada RUU Pemilu dan belum masuk ke RUU Pilkada.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mendorong agar alokasi anggaran pada 2027 kembali ditingkatkan hingga kisaran ideal Rp7–8 triliun.
Kesepakatan diambil dalam sidang Paripurna DPR, Selasa (30/6/2026).
Puan berduka atas meninggalnya 6 peserta Latsarmil dan meminta program tersebut dievaluasi menyeluruh.
Ketua DPR RI Puan Maharani angkat bicara soal dugaan intimidasi terhadap Dokter Icha. Ia meminta kasusnya diusut tuntas.
Selain membangun PLBN baru, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan jaringan jalan antarpintu perbatasan.
DPR menggelar rakor bersama DEN, Kemenkeu, Kementerian ESDM, dan BI untuk memitigasi dampak gejolak global terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
PKB meminta Kemhan melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap penyebab kematian peserta, memperbaiki sistem pembinaan yang dinilai terlalu berat.
Gandeng serikat buruh, Satgas Mitigasi PHK bentukan pemerintah dan DPR RI mulai bedah akar masalah operasional perusahaan yang terancam gulung tikar.