Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih melakukan due diligence terhadap rencana pengalihan utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh untuk mencari skema yang dapat meminimalkan dampaknya terhadap fiskal.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan, pemerintah tetap menjaga operasional dan pelayanan Whoosh selama proses kajian berlangsung.
Advertisement
"Whoosh terus dikaji. Tentu saja ini bagaimana kita, yang penting jangan sampai Whoosh ini berhenti. Servisnya, pelayanan dari Whoosh ini terus jalan, tapi beban fiskalnya juga tidak kemudian atau minimize kepada impact pada beban fiskalnya bisa diminimize,” kata Juda di Bogor, Kamis (1/10/2026).
Juda mengatakan, pemerintah masih membahas berbagai opsi penyelesaian persoalan Whoosh dengan mempertimbangkan konsekuensi fiskal dari setiap skema.
"Oleh sebab itu sekarang ini terus dilakukan pembahasan, dilakukan due diligence terhadap Whoosh ini. Jadi tujuannya tetap fiskalnya enggak tercapai dicari cara-cara untuk menyelesaikan masalah ini, itu intinya seperti itu,” ujarnya.
Juda mengatakan, pemerintah belum dapat memastikan target pengalihan yang sebelumnya disebut akan dilakukan pada 15 September 2026 karena sejumlah aspek teknis masih perlu dipastikan melalui proses due diligence.
“Ya ini tentu masih banyak hal-hal teknis yang perlu dilakukan, dipastikan. Dan juga tadi, due diligence terus dilakukan,” katanya.
Pengalihan Saham PSBI ke Pemerintah Masih Proses Finalisasi
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani sebelumnya mengatakan proses pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di KCIC kepada pemerintah masih mencakup kajian fiskal, bisnis, finansial, hukum, dan harga saham.
Evita mengatakan, skema pengalihan saham tersebut telah ditetapkan dan dibahas bersama, sedangkan pemerintah terus memfinalisasi prosesnya melalui koordinasi dengan Danantara dan BP BUMN.
“Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah masih dalam proses finalisasi. Skema telah ditetapkan dan dibahas secara detail. Sesuai kesepakatan, tidak libatkan APBN,” ujar Evita dalam taklimat media APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Evita mengatakan Kemenkeu juga menyusun Peraturan Presiden (Perpres) dan memperbarui sejumlah aspek sebelum pengalihan dilakukan. Pemerintah menyiapkan skema pengalihan saham BUMN di KCIC melalui special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.