Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melihat banyak daerah rawan banjir. Wilayah pesisir terancam banjir rob, dan wilayah lainnya terdampak penurunan muka tanah dan berkurangnya serapan air.
AHY menyadari, banyak faktor yang memicu banjir di berbagai daerah, termasuk penurunan muka tanah, maupun berkurangnya kemampuan penyerapan air.
Advertisement
"Land subsidence juga tadi saya sampaikan terus terjadi. Oleh karena itu, menghindari bahaya banjir, dan ingat banjir juga bisa disebabkan dari apa yang terjadi di wilayah hulu," ucap AHY dalam Urban Climate Forum 2026 di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Salah satu kunci pentingnya adalah tata kelola pembangunan di daerah, termasuk kawasan hulu sungai agar tetap bisa menjaga lingkungan. Jika hal tersebut tidak diindahkan, AHY sebut bisa memicu banjir di berbagai daerah.
"Jadi kalau tata ruang-wilayah tidak ditepati, tidak dijalankan dengan baik atau diabaikan, maka bisa terjadi penurunan kemampuan menyerap air, apalagi kemudian sungai-sungai kita kotor, dan terjadi pendangkalan di sana-sini, maka banjir akan terus terjadi," beber AHY.
Dia memandang, ancaman banjir dihadapi oleh masyarakat di kawasan pesisir. Banjir rob di sepanjang pantai utara Pulau Jawa menjadi perhatian serius pemerintah.
"Kita tahu banjir rob terus mengintai, mengancam masyarakat di pesisir, kalau di Jawa tentu kita bicara pantura Jawa. 575 kilometer dari Banten, Jakarta, Jawa Marat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur, semua mengalami tantangan," tuturnya.
"Memang yang paling buruk adalah di Teluk Jakarta, dan di kawasan Semarang, Demak, dan Kendal, tapi yang lain tidak lepas dari ancaman itu," AHY menambahkan.
Pembangunan Harus Lebih Siap
Dia melihat selain banjir, Indonesia juga rentan akan bencana berupa letusan gunung berapi. Besarnya potensi bencana tersebut dinilai perlu disikapi melalui pembangunan yang lebih siap.
Pada konteks ini, pembangunan disiapkan untuk lebih tahan terhadap potensi-potensi bencana di masing-masing daerah. Bukan hanya bangunan rumah masyarakat, namun juga infrastruktur yang dibangun negara.
"Artinya infrastruktur yang berketahanan bencana alam ini juga menjadi sangat penting. Kedepan tidak hanya membangun lebih banyak, tapi membangun lebih kuat, lebih punya daya tahan, dan lebih berkelanjutan," urainya.
Rencana Tanggul Laut
Sebelumnya, Pemerintah terus mematangkan rencana induk (master plan) proyek strategis Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Kemenko IPK rutin berkoordinasi serta memberikan direktif teknis agar proyek mega-infrastruktur ini dapat dijabarkan dengan presisi.
AHY menekankan, penanganan akan diprioritaskan pada wilayah-wilayah pesisir yang saat ini berada dalam kondisi paling rentan.
"Yang jelas saat ini kita terus mematangkan master plan-nya, Giant Sea Wall sepanjang 575 kilometer ini adalah proyek yang luar biasa besar. Tapi saya juga mengingatkan bahwa kita mulai dari yang paling rentan, yaitu Teluk Jakarta. Ini kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta, dengan Pak Gubernur Pramono Anung misalnya," ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (14/9/2026).
Pencegahan Banjir Rob
Selain Jakarta, kawasan pesisir Jawa Tengah juga menjadi perhatian utama mengingat tingginya laju penurunan tanah (land subsidence) serta ancaman banjir rob bulanan.
"Kemudian, lanjutnya, di Jawa Tengah yang paling terdampak land subsidence dan juga banjir rob, tentu di wilayah Semarang, Kendal, dan Demak. Baru sisanya kita membagi dalam segmen-segmen. Segmen pertama sampai dengan sekian belas segmen dari barat ke timur. Ini masih terus dimatangkan, walaupun ada rencana yang dinamakan groundbreaking program, baru setelah itu berikutnya groundbreaking fisik. Ini juga kami akan terus mengawalnya terlebih dahulu," kata dia.
Upaya Mencegah Banjir Rob
AHY menjelaskan, pembangunan tanggul pantai, tanggul laut, hingga normalisasi sungai merupakan satu kesatuan kerja besar dari hulu sampai ke hilir. Upaya mencegah banjir rob dan penurunan tanah tidak bisa sekadar mengandalkan konstruksi beton semata, melainkan wajib menekan eksploitasi penggunaan air tanah oleh masyarakat.
"Kemudian mencegah banjir kiriman berarti di hulu juga harus ditata. Saya ulangi, tata ruangnya tidak boleh diabaikan, baru kita bicara hilir," ujar dia.
Menghadapi dampak pemanasan global (global warming) dan kenaikan permukaan air laut di wilayah hilir, pemerintah memadukan solusi struktural dan alami.
"Selebihnya menggunakan nature-based solution, solusi berbasis alam yang sering digunakan adalah mangrove yang paling baik, dan ini yang bisa dilakukan lebih cepat," pungkasnya.