Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) menilai pengurangan surat-surat berharga (SSB) oleh perbankan tidak akan otomatis meningkatkan pasokan di pasar dan menekan harga maupun yield karena mekanisme pasar uang akan menyerap kebutuhan likuiditas antarbank.
Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Alexander Lubis mengatakan bank yang membutuhkan likuiditas cenderung menggunakan transaksi repo daripada melepas SSB secara besar-besaran ke pasar.
Advertisement
"Harapan kita sebenarnya itu tercipta di pasar uangnya. Bank-bank yang kekurangan likuiditas akan membutuhkan SSB,” kata Alexander dalam Taklimat Media Bank Indonesia di Kantor BI, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Alexander menjelaskan, bank akan mempertimbangkan kondisi portofolio sebelum menjual SSB karena instrumen tersebut tetap dibutuhkan untuk menjaga likuiditas dan memenuhi kebutuhan bisnis.
Menurut Alexander, bank yang melepas SSB juga berpotensi menemukan bank lain yang membutuhkan instrumen tersebut sehingga mekanisme pasar dapat menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran.
Alexander mengatakan, transaksi repo menjadi salah satu pilihan bank ketika membutuhkan likuiditas karena transaksi tersebut memungkinkan bank memperoleh dana tanpa harus menjual seluruh portofolio SSB.
"Kalau dia butuh likuiditas, dia repo, dia dapat likuiditas yang berbuah,” ujar Alexander.
BI juga akan memantau dampak kebijakan tersebut terhadap pasar melalui sejumlah indikator, termasuk peningkatan transaksi repo, volume transaksi, dan perkembangan aktivitas pasar uang.
Alexander menegaskan BI akan mengevaluasi kebijakan apabila terjadi perubahan asumsi makro, mikro, kondisi perbankan, atau gejolak pasar yang signifikan.
“Kalau ada volatilitas yang sangat kencang, kita akan coba review lagi,” kata Alexander.
Alexander menambahkan BI sejauh ini belum melihat dampak signifikan terhadap yield pasar dari mekanisme pengurangan SSB dengan asumsi kondisi yang menjadi dasar kebijakan masih terpenuhi.
Bank Indonesia Prediksi Ekonomi Indonesia 2026 Tumbuh 4,9%-5,7%
Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,9%-5,7% pada 2026 dengan ketahanan eksternal yang tetap kuat. BI menilai surplus perdagangan, aliran investasi portofolio asing, dan cadangan devisa yang tinggi menjadi penopang ketahanan eksternal Indonesia.
BI mencatat neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Juni 2026 mencatat surplus kumulatif US$ 3,58 miliar. Namun, neraca perdagangan pada Juni 2026 mencatat defisit US$ 0,45 miliar.
"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 berada dalam kisaran 4,9 hingga 5,7%,” kata Pjs. Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers RDG BI yang disiarkan daring, Rabu (19/8/2026).
BI juga mencatat aliran investasi portofolio asing pada kuartal III 2026 hingga 14 Agustus 2026 mencatat net inflow US$ 1,8 miliar. Aliran modal tersebut berasal antara lain dari penerbitan global bonds pemerintah, surat berharga negara, dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
“Ketahanan eksternal tetap kuat ditopang dengan sinergi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menghadapi gejolak global,” ujar Destry.
Posisi Cadangan Devisa
BI mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 mencapai US$ 145,3 miliar. Posisi tersebut setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Destry mengatakan posisi cadangan devisa tersebut berada di atas standar kecukupan internasional sebesar tiga bulan impor. Kondisi tersebut memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi tekanan eksternal dan menjaga stabilitas ekonomi.
“Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2026 tetap terjaga sebesar US$ 145,3 miliar,” kata Destry.
BI akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah untuk menjaga ketahanan eksternal di tengah ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global.