BEI Jadi Bursa Kelima Dunia Terapkan Green Equity

Liputan6.com, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menjadi bursa kelima secara global dan kedua di Asia Tenggara yang menerapkan skema green equity designation, menyusul peluncuran perdana IDX Green Equity Designation dalam seremoni di Gedung BEI, Jumat (28/8/2026).

Skema pelabelan saham hijau ini masih tergolong muda secara global. Berdasarkan data S&P Global Ratings yang dipaparkan dalam acara tersebut, konsep ini pertama kali muncul pada 2021 lewat Nasdaq Nordics, sebelum World Federation of Exchanges (WFE) menerbitkan Green Equity Principles sebagai kerangka acuan global pada 2023.

Sejumlah bursa lain kemudian menyusul: B3 di Brasil dan SIX Swiss Exchange pada 2024, lalu Filipina pada 2025, sebelum akhirnya BEI bergabung pada 2026.

Bukan Telat, Justru Early Adopter

Managing Director, Commercial Lead Sustainable Finance and Private Markets S&P Global Ratings, Matthew Batrouney, menegaskan posisi Indonesia dalam peta adopsi global skema ini.

"IDX is one of the early adopters of green equity. It is not a late joiner," ujar Matthew dalam sesi pemaparan.

Menurut dia, hingga saat ini baru sekitar 15 perusahaan di seluruh dunia yang memegang status serupa, didominasi sektor teknologi bersih, utilitas, dan real estat. Ia mencontohkan Solar Foods asal Finlandia yang membawa status green equity Nasdaq ke momentum IPO-nya pada 2024, serta SABESP dari Brasil yang meraih status Ações Verdes B3 pada 2025—keduanya mencatatkan 100 persen pendapatan dan investasi dari aktivitas hijau.

Matthew turut menyoroti pentingnya reviu eksternal independen dalam menjaga kredibilitas label ini. Keterlibatan pihak ketiga yang independen, menurutnya, mengubah klaim sepihak perusahaan menjadi klaim yang telah teruji secara independen, sekaligus menekan risiko greenwashing.

Meski begitu, S&P Global Ratings mengakui manfaat finansial konkret dari label ini terhadap penetapan harga saham—dikenal dengan istilah "greenium" atau premium harga untuk aset hijau—masih belum terbukti secara empiris, mengingat skema ini baru berjalan sekitar lima tahun secara global. Manfaat yang sudah pasti saat ini adalah peningkatan visibilitas bisnis yang berkontribusi pada ekonomi rendah karbon, sekaligus perluasan basis investor termasuk dari dana-dana keberlanjutan asing.

Selaras dengan komitmen memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan, data OJK per pertengahan 2026 mencatat total penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) berkelanjutan telah mencapai Rp85,15 triliun per Juni 2026, sementara dana kelolaan reksa dana berbasis ESG tercatat Rp8,49 triliun pada periode yang sama. Di sisi perdagangan karbon, Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) mencatat 155 pengguna jasa dengan total nilai transaksi Rp93,89 miliar per Juli 2026. Capaian ini menjadi bagian dari Roadmap Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030 yang disusun OJK.

Empat elemen menjadi standar yang mulai konvergen di berbagai bursa dunia: mayoritas pendapatan/investasi hijau, referensi taksonomi yang diakui, reviu dari pihak independen, dan evaluasi tahunan — persis seperti yang diterapkan BEI melalui skema Green Equity dan Green Equity Transition Designation. Bagi investor, kehadiran standar ini memberi sinyal yang lebih jelas dibanding sekadar skor ESG, karena menilai langsung model bisnis perusahaan, bukan cuma peringkat relatif terhadap kompetitor.