Pembangkit Listrik Arus Laut Nusa Penida Ditargetkan Beroperasi 2029

PLTAL Nusa Penida diproyeksikan mulai beroperasi pada 2029. Proyek ini menjadi bagian pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

oleh Arthur GideonDiterbitkan 23 Juli 2026, 09:00 WIB
Pantai Kelingking di Nusa Penida, Bali. (Liputan6.com/Asnida Riani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan menyiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) di perairan Nusa Penida, Bali. Proyek ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 dan diharapkan menjadi salah satu sumber energi bersih untuk mendukung transisi energi nasional.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kartika Listriana, mengatakan Nusa Penida dipilih sebagai lokasi pengembangan PLTAL setelah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari hasil pengukuran arus laut, kesiapan jaringan interkoneksi listrik dan transportasi, hingga dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.

Menurut Kartika, wilayah laut Indonesia menyimpan potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari energi angin lepas pantai (offshore wind), pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar photovoltaic/PV), hingga energi arus laut dan gelombang.

"Ruang laut kita menyimpan potensi EBT yang luar biasa besar mulai dari energi angin pesisir (offshore wind), energi surya terapung (floating solar PV), hingga energi arus laut dan gelombang," kata Kartika dikutip dari laman KKP, Kamis (23/7/2026). 

Ia menegaskan, pengembangan potensi tersebut membutuhkan tata kelola ruang laut yang presisi, terintegrasi, dan berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

 

Kemandirian Energi Bali

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, dalam Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut pada Ekosistem Karbon biru, di Jakarta, Kamis (11/9/2025). (Liputan6.com/Tira)

Kartika menambahkan, kebutuhan pembangunan ekonomi biru dan ekonomi hijau, dampak perubahan iklim, serta meningkatnya kebutuhan energi menjadi tantangan yang harus dijawab melalui pengelolaan ruang laut yang terencana dan berkeadilan.

Menurut dia, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar regulasi pemanfaatan ruang laut mampu mengikuti perkembangan teknologi energi di masa depan.

"Sinergi antarpemangku kepentingan merupakan kunci utama agar regulasi dan instrumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang kita susun dapat adaptif terhadap perkembangan teknologi energi masa depan," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster berharap proyek PLTAL dapat mendukung terwujudnya kemandirian energi di Bali melalui pemanfaatan sumber energi ramah lingkungan.

Bahkan, Pemerintah Provinsi Bali tengah menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur untuk menetapkan Nusa Penida sebagai kawasan rendah karbon.

"Kami menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur untuk menetapkan Nusa Penida sebagai kawasan rendah karbon," kata Koster.

 

Kondisi Geografis Unik

Pakar energi baru terbarukan Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus peneliti University of Maryland, Amerika Serikat, Dwi Susanto, menilai Indonesia memiliki peluang besar mengembangkan pembangkit listrik berbasis arus laut karena didukung kondisi geografis yang unik.

Menurut dia, sejumlah selat di Indonesia, termasuk kawasan Nusa Penida, memiliki arus laut yang kuat sehingga sangat potensial dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik.

Dwi memperkirakan potensi listrik yang dapat dihasilkan dari tiga selat di sekitar Nusa Penida mencapai 376,8 megawatt (MW). Kapasitas tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik wilayah tersebut, meski pembangunan pembangkit nantinya akan dilakukan secara bertahap atau modular sesuai kebutuhan.

Meski demikian, ia menekankan bahwa besarnya potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diikuti langkah nyata dari pemerintah dan masyarakat.

"Potensi energi dari arus laut hanya akan menjadi sebatas angka potensi saja jika tidak ada aksi dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah untuk memanfaatkannya," ujar Dwi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya