Liputan6.com, Jakarta - Para sindikat kriminal kian pandai mengakali cara kerja mereka. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menemukan jika Asia Tenggara yang sebelumnya dihuni para sindikat kriminal yang terfragmentasi kini mulai bersatu membangun satu ekosistem layanan berskala industri dengan infrastruktur keuangan bersama.
Kejahatan terorganisasi di kawasan tersebut kini bergeser dari aktivitas perdagangan ilegal, seperti narkotika, menjadi penyediaan layanan, termasuk penipuan berbasis siber yang meninggalkan jejak sangat minim serta jauh lebih sulit disita atau dikaitkan dengan satu pelaku tertentu. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penegakan hukum sekaligus memperluas operasi mereka secara global.
Advertisement
Hal itu diungkapkan Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dalam laporannya. “Apa yang kami saksikan adalah perubahan di mana kelompok-kelompok yang sebelumnya beroperasi dalam wilayah geografis dan spesialisasi kejahatan masing-masing kini bergerak di berbagai pasar ilegal secara bersamaan,” kata Perwakilan Regional UNODC untuk Asia Tenggara dan Pasifik Delphine Schantz, melansir laman theedgemalaysia, Selasa (21/7/2026).
Model operasi sindikat ini bahkan menyerupai sistem waralaba korporasi. "Bayangkan ada departemen khusus untuk pencucian uang, perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan pencurian data, yang semuanya terhubung dalam satu jaringan layanan yang saling terintegrasi,” tambah dia.
UNODC menyebut arsitektur kejahatan bersama yang dimiliki jaringan-jaringan tersebut, termasuk penggunaan platform mata uang kripto serta konsesi untuk beroperasi di kawasan ekonomi khusus, membuat mereka semakin tangguh menghadapi upaya penegakan hukum.
Asia Tenggara kini muncul sebagai kawasan kunci yang membentuk ekosistem kejahatan terorganisasi lintas negara di tingkat global. Kawasan ini semakin berperan sebagai basis operasional penting bagi jaringan kriminal untuk mengoordinasikan berbagai aktivitas ilegal.
Nilai Kerugian Fantastis
Operasi penipuan siber di kawasan ini menyasar korban di seluruh dunia dan memperdagangkan orang dari sedikitnya 80 negara untuk bekerja di pusat-pusat penipuan (scam center).
UNODC melaporkan total kerugian tahunan akibat penipuan di Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru diperkirakan mencapai antara US$ 88,3 miliar (Rp 1.580 triliun) hingga US$ 114,1 miliar (Rp 2.041 triliun) sepanjang 2025. Nilai tersebut bahkan melampaui ukuran perekonomian beberapa negara di kawasan.
UNODC menyatakan organisasi kriminal lintas negara yang berasal dari Tiongkok merupakan kekuatan utama di balik ekonomi penipuan berbasis siber di kawasan. Wilayah operasional mereka merupakan kompleks penipuan berskala industri di wilayah perbatasan dan kawasan ekonomi khusus di Myanmar, Kamboja, dan Laos.
Selain itu, jaringan kriminal Asia Timur, jaringan perdagangan manusia dan perekrutan dari Asia Selatan, jaringan penipuan Afrika Barat, serta kelompok bersenjata non-negara di wilayah konflik Myanmar membentuk ekosistem yang saling bergantung.
Jaringan-jaringan kriminal yang berhasil dibongkar aparat penegak hukum juga terbukti mampu berpindah lokasi dan melanjutkan operasinya di yurisdiksi lain.
Laporan PBB menyebut penindakan terhadap pusat-pusat operasi yang telah lama berdiri, termasuk KK Park, Tai Chang Valley Complex, dan Shwe Kokko di Myanmar, mendorong para operator memindahkan aktivitas mereka ke fasilitas di Poipet, Sihanoukville, Bavet, serta sejumlah lokasi lain di Kamboja yang berkembang secara paralel.