Liputan6.com, Gaza - Khalil al-Hayya, tokoh senior Hamas yang beberapa kali lolos dari serangan Israel, terpilih sebagai kepala biro politik kelompok Palestina tersebut.
Menurut laporan Reuters, Hamas mengumumkan terpilihnya Hayya pada Senin, (20/7/2026). Ia menggantikan Yahya Sinwar, yang tewas dalam pertempuran dengan pasukan Israel di Rafah pada Oktober 2024.
Advertisement
Penunjukan itu menempatkan Hayya, yang kehilangan empat putra dan sejumlah kerabat dalam serangkaian serangan Israel, pada posisi tertinggi dalam struktur politik Hamas.
Kehilangan terbaru dialami Hayya pada 7 Mei 2026. Putranya, Azzam, meninggal akibat luka yang dideritanya dalam serangan udara Israel di kawasan Daraj, Kota Gaza, sehari sebelumnya.
Adapun upaya pembunuhan terbaru yang diketahui menargetkan Hayya terjadi di Doha pada September 2025. Laporan Reuters menyebutkan, Israel menyerang sebuah kompleks permukiman tempat sejumlah pemimpin Hamas berkumpul untuk membahas usulan gencatan senjata.
Hayya dan anggota delegasi perunding Hamas lainnya selamat. Namun, putranya, Humam, serta kepala kantornya, Jihad Labad, tewas dalam serangan tersebut.
Dalam perang Gaza pada 2014, rumah putra sulung Hayya, Osama, di kawasan Shujaiya, Kota Gaza, dihantam serangan Israel. Al Jazeera melaporkan bahwa Osama, istrinya, dan tiga anak mereka tewas.
Pada 28 Februari 2008, putranya yang lain, Hamza, tewas akibat rudal yang ditembakkan pesawat nirawak Israel. Menurut laporan Al Jazeera, Hamza merupakan anggota Brigade Izzuddin al-Qassam, sayap militer Hamas.
Setahun sebelumnya, serangan udara Israel terhadap kompleks keluarga Hayya di Gaza menewaskan tujuh kerabatnya. Hayya selamat karena tidak berada di lokasi saat serangan terjadi.
Di tengah rangkaian serangan tersebut, posisi Hayya dalam Hamas terus menguat. Namanya semakin menonjol setelah terbunuhnya kepala biro politik Hamas Ismail Haniyeh pada Juli 2024, disusul Sinwar pada Oktober tahun yang sama.
Setelah Sinwar tewas, Hayya memimpin Hamas di Gaza. Ia kemudian terpilih sebagai kepala biro politik kelompok tersebut.
Reuters menyebutkan, Hayya juga memimpin delegasi Hamas dalam perundingan tidak langsung mengenai gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Israel. Sejak perang di Gaza pecah pada Oktober 2023, ia menjadi salah satu wajah utama Hamas dalam pembicaraan dengan para mediator regional.
Dalam tim perunding itu, Hayya bekerja bersama sejumlah pejabat senior Hamas, antara lain Ghazi Hamad, Zaher Jabarin, dan Mohammed Nasr.
Seusai kematian Sinwar, Hamas membentuk kepemimpinan kolektif sementara. Selain Hayya, badan tersebut beranggotakan Ketua Dewan Syura Mohammed Darwish, pemimpin Hamas di Tepi Barat Zaher Jabarin, pemimpin Hamas di luar negeri Khaled Meshaal, serta pejabat senior Nizar Awadallah.
Hayya akan menjalankan sisa masa jabatan kepemimpinan Hamas yang berakhir pada 2027, sebelum kelompok tersebut menggelar putaran pemilihan internal berikutnya.
Jejak Politik Khalil al-Hayya
Terpilihnya Hayya dinilai menunjukkan pengaruh tokoh-tokoh yang berasal dari Gaza tetap kuat dalam kepemimpinan Hamas.
Hayya lahir di Gaza pada 5 November 1960 dan dikenal dengan nama Abu Osama. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Gaza, pada 1983. Tiga tahun kemudian, ia meraih gelar magister dalam bidang Sunah dan ilmu Hadis dari Universitas Yordania. Hayya kemudian memperoleh gelar doktor dalam bidang yang sama dari University of the Holy Quran and Islamic Sciences di Sudan pada 1997.
Pada 1991, Hayya ditahan Israel selama tiga tahun karena aktivitasnya di lingkungan kampus dan keterlibatannya dalam kegiatan organisasi di Gaza. Setelah bebas, ia melanjutkan kiprahnya di Hamas dan secara bertahap menduduki sejumlah posisi penting dalam struktur politik kelompok tersebut.
Karier politik elektoral Hayya menguat pada 2006 ketika ia terpilih sebagai anggota Dewan Legislatif Palestina mewakili Gaza melalui daftar Perubahan dan Reformasi yang diusung Hamas. Ia kemudian ditunjuk memimpin fraksi Hamas di lembaga tersebut.
Pada 2021, Hayya turut mendaftarkan daftar calon Hamas untuk pemilu legislatif Palestina yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei tahun itu. Pemilu tersebut kemudian ditunda tanpa batas waktu oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Abbas mengatakan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan sebelum partisipasi warga Palestina di Yerusalem Timur dijamin.