Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengajak pemerintah daerah memperkuat inovasi sebagai fondasi untuk mewujudkan 'smart governance' yang berkelanjutan.
"Smart governance adalah kemampuan pemerintah mengambil keputusan berbasis data, mengintegrasikan lintas sektor, memperkuat partisipasi publik, memanfaatkan kecerdasan artifisial dan analitik data, serta membangun kolaborasi antarpemerintah dan multipihak," ujar Yusharto dalam keterangannya di Jakarta, melansir Antara, Sabtu (11/7/2026).
Advertisement
Pernyataan tersebut disampaikan saat Yusharto menerima penghargaan 'Excellence Leadership Innovation in Smart Governance for Urban Sustainability' pada ajang Anugerah Penghargaan Smart City, Innovation Construction & Sustainable Living 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.
Yusharto menegaskan konsep itu tidak boleh dipahami sebatas digitalisasi pelayanan publik atau penggunaan aplikasi pemerintahan.
"Tata kelola pemerintahan yang cerdas tidak hanya bertumpu pada pemanfaatan teknologi digital, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti (evidence-based policy)," papar dia.
Tantangan Pembangunan Perkotaan
Yusharto mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen BSKDN dalam mendorong transformasi tata kelola pemerintahan sekaligus amanah untuk terus memperkuat peran BSKDN sebagai penggerak lahirnya kebijakan publik yang inovatif dan berdampak.
"Penghargaan ini bukanlah garis akhir dari sebuah perjalanan, melainkan amanah untuk terus memperkuat transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis bukti," ucap dia.
"Penghargaan ini sesungguhnya juga menjadi milik seluruh pemerintah daerah yang setiap hari menghadirkan berbagai solusi bagi masyarakat melalui inovasi," sambung Yusharto.
Menurut dia, tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks akibat urbanisasi menuntut pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih inovatif untuk menjawab persoalan kemacetan, perumahan, pengelolaan sampah, pencemaran lingkungan, perubahan iklim, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan.
"Tantangan tersebut tidak dapat dijawab melalui pendekatan birokrasi konvensional, melainkan memerlukan kebijakan berbasis data, didukung teknologi digital, serta dibangun melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat," kata Yusharto.
Inovasi Daerah jadi Fondasi Penting Pembangunan Nasional
Dalam konteks itu, Yusharto menegaskan inovasi daerah merupakan fondasi penting pembangunan nasional. Karena itu, Kemendagri terus membangun ekosistem inovasi melalui pembinaan, pengukuran, pendampingan, serta diseminasi berbagai praktik terbaik yang dikembangkan pemerintah daerah.
Menurut dia, jumlah inovasi daerah yang dilaporkan pemerintah daerah meningkat dari 3.718 inovasi pada 2018 menjadi 36.742 inovasi pada 2025, yang menunjukkan inovasi telah berkembang menjadi budaya kerja pemerintahan di berbagai daerah.
"Di balik puluhan ribu inovasi tersebut terdapat pengalaman, pembelajaran, dan solusi yang telah terbukti menjawab persoalan masyarakat. Tugas kami adalah memastikan seluruh praktik baik itu diolah menjadi pengetahuan kebijakan, dianalisis secara ilmiah, lalu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat direplikasi secara nasional," terang Yusharto.
Dia menambahkan, BSKDN akan terus memperkuat fungsinya sebagai lembaga kajian kebijakan pemerintah (government think tank) di lingkungan Kemendagri melalui pemanfaatan prakiraan kebijakan (policy foresight), kecerdasan artifisial, analitik data, serta evaluasi kebijakan berbasis bukti untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan pembangunan saat ini maupun masa depan.
"Keberhasilan pembangunan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga kemampuan pemerintah mengubah pengetahuan menjadi kebijakan, inovasi menjadi budaya kerja, serta kolaborasi menjadi manfaat nyata bagi masyarakat," jelas Yusharto.