Liputan6.com, Jakarta - Pendapatan negara hingga pertengahan 2026 mencapai Rp 1.459,4 triliun atau 46,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 3.153,6 triliun. Kinerja tersebut tumbuh 21,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kinerja penerimaan negara terus membaik di tengah upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Advertisement
"Pendapatan negara mencapai Rp 1.459,4 triliun yang telah mencapai 46,3 persen dari target APBN, tumbuh 21,4 persen year-on-year (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2025," kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR, dikutip dari Antara, Selasa (7/7/2026).
Kontributor terbesar masih berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 1.187,8 triliun atau 44,1% dari target tahun ini sebesar Rp 2.693,7 triliun.
Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak menyumbang Rp 1.035,7 triliun atau 43,9% dari target. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 152 triliun atau 45,2% dari target.
Menurut Purbaya, hasil tersebut menunjukkan reformasi perpajakan mulai memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara.
"Jadi, reformasi perpajakan dan organisasi perpajakan sudah memberikan hasil yang cukup menjanjikan. Ke depannya akan terus membaik," ujarnya.
Selain pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp 271 triliun atau 59% dari target tahun ini.
Transfer ke Daerah Lampaui 50%
Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp 1.656 triliun atau 43,1% dari target APBN 2026 sebesar Rp 3.842,7 triliun. Angka tersebut meningkat 17,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.298,6 triliun atau 41,2% dari target. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp 658,9 triliun, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp 639,7 triliun.
Sementara itu, penyaluran transfer ke daerah telah mencapai Rp 357,4 triliun atau 51,6% dari target sebesar Rp 693 triliun.
"Itu merupakan hasil dari upaya kami untuk memastikan belanja negara terjadi lebih merata sepanjang tahun. Kinerja belanja ditujukan untuk mendorong perekonomian lebih tinggi, mendukung agenda pembangunan, dan program prioritas nasional," kata Purbaya.
Menurutnya, pola penyaluran belanja yang lebih merata diharapkan mampu menjaga aktivitas ekonomi dan mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di daerah.
Defisit APBN Tetap Terkendali
Meski belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan, pemerintah memastikan kondisi fiskal masih berada dalam jalur yang sehat.
Hingga pertengahan 2026, APBN mencatat defisit Rp 196,5 triliun atau sekitar 0,76% terhadap produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, keseimbangan primer masih membukukan surplus Rp 85,1 triliun.
Menurut Purbaya, capaian tersebut menunjukkan ruang fiskal pemerintah tetap terjaga sehingga APBN masih mampu menjalankan fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pembangunan nasional.
"Kondisi tersebut mencerminkan bahwa defisit APBN tetap dijaga dalam batas aman dan terkendali," ujarnya.