Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), membantah anggapan bahwa dana bantuan dari CSR perusahaan swasta untuk program-program Pemprov DKI sebagai dana siluman.
Menurutnya, bantuan CSR yang diterima Pemprov DKI berupa barang atau pelaksanaan program secara langsung. Misalnya pengadaan bangku taman dan penataan pedagang kaki lima.
"Dana siluman, kalau dikantongin. Kan ini barangnya kelihatan. Taman, kampung deret, ngecat-ngecat. Kok yang begitu diributin?!" ujar Jokowi di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Menurutnya, bila Pemprov DKI mendapat penawaran bantuan, misalnya dari CSR perusahaan, tidak mungkin ia menolak. Karena bantuan tersebut juga untuk merealisasikan program pemerintah.
Lagipula, lanjutnya, keputusan beberapa perusahaan yang memberikan bantuan melalui CSR berarti sebagai bentuk kepercayaan mereka terhadap Pemprov DKI. Hal itu dianggapnya sebagai hal yang positif.
"Kalau ada yang bantu masa ditolak. Tamannya juga keliatan. Kampung deret juga. Efeknya ke pemerintah, ya dipercaya. Orang membantu kita, artinya dipercaya. Kok ribut. Saya positif," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta mencatat terdapat 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang banyak menggunakan dana CSR, yaitu Dinas PU, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan, Dinas UMKM, Dinas Energi, Dinas Pertamanan, dan Dinas Pendidikan. Sedangkan perusahaan yang membantu melalui CSR antara lain Agung Podomoro, Agung Sedayu, Summarecon, Duta Anggada, dan Data Intiland. (Ado/Yus)
Menurutnya, bantuan CSR yang diterima Pemprov DKI berupa barang atau pelaksanaan program secara langsung. Misalnya pengadaan bangku taman dan penataan pedagang kaki lima.
"Dana siluman, kalau dikantongin. Kan ini barangnya kelihatan. Taman, kampung deret, ngecat-ngecat. Kok yang begitu diributin?!" ujar Jokowi di Taman Suropati, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).
Menurutnya, bila Pemprov DKI mendapat penawaran bantuan, misalnya dari CSR perusahaan, tidak mungkin ia menolak. Karena bantuan tersebut juga untuk merealisasikan program pemerintah.
Lagipula, lanjutnya, keputusan beberapa perusahaan yang memberikan bantuan melalui CSR berarti sebagai bentuk kepercayaan mereka terhadap Pemprov DKI. Hal itu dianggapnya sebagai hal yang positif.
"Kalau ada yang bantu masa ditolak. Tamannya juga keliatan. Kampung deret juga. Efeknya ke pemerintah, ya dipercaya. Orang membantu kita, artinya dipercaya. Kok ribut. Saya positif," kata mantan Wali Kota Surakarta itu.
Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta mencatat terdapat 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang banyak menggunakan dana CSR, yaitu Dinas PU, Dinas Kebersihan, Dinas Perumahan, Dinas UMKM, Dinas Energi, Dinas Pertamanan, dan Dinas Pendidikan. Sedangkan perusahaan yang membantu melalui CSR antara lain Agung Podomoro, Agung Sedayu, Summarecon, Duta Anggada, dan Data Intiland. (Ado/Yus)
