Liputan6.com, Jakarta - Menteri LH/Kepala BPLH atau Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk mengelola timbulan sampah hingga 100 ribu ton per hari.
Dia menyampaikan, Indonesia memang telah memiliki teknologi waste to energy yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia, tetapi kapasitas tersebut baru mampu mengolah sekitar 40 ribu ton per hari.
Advertisement
"Untuk kapasitas besar paling proven (terbukti) yaitu melalui insinerasi (pembakaran dengan suhu tinggi) yang meliputi 31 wilayah aglomerasi pada 86 kabupaten/kota dengan proyeksi sampah yang mampu dikelola di angka 40 ribu ton per hari maksimal, sehingga, masih ada 100 ribu ton per hari yang harus kita pikirkan karena secara demografi letaknya berpencar-pencar, tidak mungkin pakai teknologi insinerasi," ujar Hanif, melansir Antara, Rabu (15/4/2026).
Namun demikian, lanjut dia, pada prinsipnya Kementerian LH terbuka pada semua teknologi yang terbukti dan memang bisa adaptif dengan masyarakat.
"Teknologi refuse-dry fuel dan teknologi lainnya, biogas, biodigester tetap harus kita operasionalkan dan susun secara detail untuk sampah ang berada di selain 86 kabupaten/kota yang total sampahnya mencapai seratus ribu ton per hari," ucap Hanif.
Pengelolaan Sampah
Hanif menekankan, terkait mekanisme, metodologi, dan karakteristik pengelolaan sampah akan disesuaikan dengan demografi setempat untuk memastikan bahwa target nasional penanganan sampah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dapat tercapai 100 persen di tahun 2029.
"Sebanyak 20 wilayah aglomerasi pada 47 kabupaten/kota akan menjadi prioritas investasi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)," kata dia.
Hal tersebut, lanjut Hanif, dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan di wilayah kota dan aglomerasi yang timbulan sampahnya lebih dari 1.000 ton per hari agar diprioritaskan dalam PSEL.
"Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menetapkan 20 aglomerasi pada 47 kabupaten dan kota. Dari 20 aglomerasi tersebut, empat aglomerasi telah dilengkapkan oleh Danantara, sisanya sebanyak 16 sudah lengkap, dan untuk yang lainnya kami lengkapi kemudian," pungkas Hanif.